Bandung

AJI Kota Bandung Imbau Perusahaan Pers Bayar THR Pekerjanya

Yusri Amarahman - Jun 13 2018 at 09:37:55   469 Viewer

Aksi Jurnalis Beberapa Waktu Lalu/net

BANDUNG - Organisasi wartawan terkemuka Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menghimbau perusahaan media atau pers dapat membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya sebesar satu kali gaji.

"Saya menghimbau perusahan pers dapat memberikan THR sebesar 1 kali gaji seperti diatur dalam UU Tenaga Kerja," ucap Ketua AJI Bandung, Ari Syahril Ramadhan kepada Portaljabar.net, Selasa, (12/06/2018).

Karena berdasarkan survei yang telah dilaksanakan AJI Kota Bandung pada  2014-2017 lalu, masih ditemukan sejumlah perusahaan  media  yang  tidak menjalankan kewajiban membayarkan THR keagamaan.

"Beberapa perusahaan media tidak membayarkan THR sesuai dengan ketentuan, baik secara  besaran maupun waktu pembayaran," jelasnya.

Bahkan dalam survei yang sama, ditemukan beberapa perusahaan media yang  tidak memberikan THR pada  pekerjanya.

Selain pemberian THR kepada pekerja media/pers, perusahaan dihimbau pula agar memberikan gaji perbulan sesuai dengan Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK).

"AjI berharap ke depannya, perusahaan media/pers menjadi lebih professional dengan membayar gaji pekerja/jurnalisnya minimal sesuai UMK," jelasnya.

Masih berdasarkan survei diatas, ditemukan juga masih ada perusahaan media  yang memberikan upah di bawah ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan jaminan sosial pada pekerjanya.

Mengapa AJI begitu peduli terhadap kesejahteraan pekerja media yang menjadi tanggung jawab pengusaha media karena, disinyalir Pemerintah salah satunya Pemerintah Provinsi selain dijadikan objek berita, juga dijadikan objek tambahan penghasilan wartawan karena minimnya gaji yang diberikan perusahaan.

"Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  sendiri  merupakan objek kerja  jurnalis. Jika ada pemberian uang  atau barang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap jurnalis sangat berpotensi untuk mengurangi  independensi jurnalis. Apalagi jika uang dan barang untuk jurnalis  tersebut  bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Pos anggaran  khusus bagi jurnalis tentu akan mengurangi porsi anggaran  untuk publik," tutupnya. (Uya)

 

baca juga :

 

Related article