Banyak Wartawan Di Karawang Banting Stir Jadi Caleg, Begini Kata Dewan Pers!

KARAWANG - Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2019 sudah di depan mata. Bukan hanya warga biasa, hajat lima tahunan ini ternyata jadi momen yang dimanfaatkan oleh banyak pekerja media seperti wartawan untuk terjun ke dunia politik, salah satunya jadi caleg.

Bukan hanya di tingkat pusat, khusus di Kabupaten Karawang, ternyata sudah tercatat beberapa nama yang berprofesi sebagai wartawan akan mencalonkan diri di Pileg 2019 melalui beberapa partai politik. Setidaknya ini diakui oleh Ketua DPD NasDem Karawang, Dian Fahrud jaman, dan ketua PSI Karawang, Romadhoni (Dhoni).

"Ada inisialnya MU itu juga mantan wartawan dan untuk AR belum diketahui statusnya karena berkasnya belum lengkap," ujar Ketua DPD NasDem Karawang, Dian Fahrud jaman, kepada portaljabar.net, Selasa (10/7/2018).

Meski begitu, kata Dian, semua warga negara termasuk wartawan mempunyai hak yang sama dan boleh mencalonkan diri jadi anggota legislatif. "Ga ada (buat pernyataan mundur), kita sesuai dengan aturan dari KPU saja," ucap Dian.

Senada dengan NasDem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Karawang juga memiliki Bacaleg dari latar belakang wartawan walaupun sudah tidak aktif. "Nama Bacalegnya Eka, cuma dia udah gak aktif di wartawan," ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pers sempat mengeluarkan surat edaran mengenai posisi media dan netralitas wartawan. Dewan Pers mengimbau awak media melepaskan profesi sebagai wartawan jika ingin mencalonkan diri dalam pilkada, ataupun pemilu legislatif.

"Dewan Pers perlu menegaskan kembali peran pers dalam rangka menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi berkualitas dan adil," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, kepada wartawan belum lama ini.

Menurut Yosep, mencalonkan diri sebagai kepala daerah, calon legislator, ataupun tim sukses paslon ialah hak setiap warga negara, termasuk wartawan. Namun wujud keterlibatan dalam kontestasi politik tersebut akan mempengaruhi netralitas wartawan.

Pria yang akrab disapa Stanley ini mengatakan wartawan yang berkecimpung dalam dunia politik berpotensi berpihak pada kepentingan politik pribadi dan golongannya. Hal ini bertentangan dengan kode etik jurnalistik yang mengedepankan netralitas dan kepentingan publik.

"Karena itu, ketika seorang wartawan memutuskan menjadi calon legislatif, calon kepala daerah atau wakil, serta tim sukses, yang bersangkutan telah kehilangan legitimasi untuk kembali pada profesi jurnalistik," ujar Yosep. (uya/ega)

Related Articles