Pakar Hukum Nilai Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Sekolah Periodisasi Ilegal Secara Yuridis

KARAWANG- Pakar hukum, Muhammad Gary Gagarin Akbar menilai perpanjangan masa jabatan Kepala Sekolah yang terkena periodisasi pada bulan Januari dan April adalah ilegal secara hukum.

Pasalnya dasar hukum berupa Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 yang menjadi landasan Disdikpora memperpanjang masa jabatan ratusan Kepala Sekolah periodisasi berlaku surut alias melanggar asas non-retro aktif.

"Secara hukum Kepala Sekolah yang habis masa jabatan di bulan Januari dan 2 April 2018 tidak bisa diperpanjang dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, karena aturan tersebut mulai berlaku tanggal 9 April 2018. Dalam ilmu hukum ada asas non-retro aktif artinya regulasi tidak boleh berlaku surut. Aturan atau perundang-undangan hanya boleh diterapkan untuk masa  yang akan datang," ucap Gary yang juga menjabat Kaprodi Hukum, Universitas Buana Perjuangan, kepada Portaljabar.net, Rabu, (11/07/2018).

Menurut Gary, Kepala Sekolah yang masa jabatannya habis bulan Januari dan  2 April 2018 seharusnya mengikuti aturan yang lama yaitu Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 yang menganatkan mereka diberhentikan dari jabatannya karena terkena aturan periodisasi.

"Artinya Kepala Sekolah yang habis masa jabatannya tertanggal itu, harus mengikuti aturan yg berlaku sebelumnya. Kecuali masa jabatan yang habis setelah tanggal 9 April baru bisa diterapkan Permendikbud yang baru," ujarnya.

Gary juga menyoroti perpanjangan jabatan ratusan Kepala Sekolah terperiodisasi hanya berlandaskan Surat Edaran dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. "Kalau berdasarkan surat edaran tetap saja tidak bisa diterima secara hukum karena surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Bagaimana bisa surat edaran mengalahkan peraturan perundang-undangan. Ini kan malah menjadi aneh," ujarnya.

Bahkan Gary meminta Portaljabar.net membuka UU Nomor 12 tahun 2011 terkait pembentukkan peraturan perundang-undangan. "Apakah disana ada posisi terkait surat edaran?  Sama sekali gak ada artinya surat edaran gak bisa mengalahkan peraturan menteri," ucapnya. (Uya)

Related Articles