Agar Diketahui Publik, KPU Diminta Buka Silon Caleg 

SUBANG-Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mendorong KPU supaya membuka sistem informasi pencalonan (Silon) anggota legislatif secara terbuka kepada masyarakat. Sekjen KIPP, Kaka Suminta, menyebutkan, dibukanya Silon anggota legislatif secara elektronik supaya masyarakat bisa mengakses informasi dan mengetahui para calon dari partai politik (parpol). 

"Apalagi sekarang KPU sudah menggunakan Silon secara online, maka seyogyanya ini bisa dibuka," ujarnya, Senin (7/8/2018).

Sehingga, kata dia, dengan dibukanya sistem pencalonan kepada publik bakal memancing masukan kepada para calon mengenai rekam jejaknya. Kalau bisa dibuka, masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap para calon legislatif yang dicalonkan oleh parpol. 

"Maka secepatnya supaya (KPU) segera membuka Silon kepada publik," tegasnya.

Mantan Ketua KPUD Subang ini, mengatakan, belum lama ini KPU RI pernah mengumumkan hanya 9 orang bakal calon salah satu parpol yang memenuhi syarat dari ratusan calon. 

"Ini kan menimbulkan pertanyaan publik. Sedangkan kita sebagai Pemantau Pemilu tidak mengetahui seperti apa kriteria 9 orang dari ratusan orang yang memenuhi syarat ini," bebernya.

Kemudian dia juga mempertanyakan calon dari partai lainnya. Dengan keterbukaan seperti itu memberikan equality atau keadilan. 

"Sedangkan Pemilu salah satu asasnya adalah keadilan dalam pelayanan Pemilu," tandasnya.

Selanjutnya, ucapnya, KIPP mendapatkan daftar 199 calon legislatif di daerah di seluruh Indonesia yang ditenggarai sebagai mantan terpidana korupsi. Untuk mastikannya menghadapi kendala karena kesulitan mendapatkan informasi. 

"Kita mempertanyakan apakah ini benar dikeluarkan oleh Bawaslu? Jika memang benar dan kita bisa mengecek Silon-nya, maka itu selesai," ujarnya lagi.

Akibat tertutupnya Silon terhadap publik, dia menemukan kasus ada 3 orang calon legislatif di Kepulauan Riau (Kepri) dinyatakan sebagai mantan terpidana korupsi. 

"Mereka menyatakan siap menggugat karena mereka tidak merasa sebagai terpidana korupsi," katanya.

Lalu kata dia mengenai caleg yang pindah partai. 

"Masyarakat perlu mengetahui asal partai sebelumnya. Lalu mengetahui konsekuensinya. Maka dibukanya informasi kepada masyarakat sudah waktunya dilakukan oleh KPU," tutupnya. (arp).

Tags:

Berita Terkait

Related News