Pakar Hukum : Terbukti Melanggar Aturan, Taman Wisata Hud-hud (Wajib) Dibongkar

KARAWANG- Tempat wisata komersial milik Junaedi Al Bagdadi di Rengasdengklok yang tidak berizin menurut pakar hukum administrasi negara, Muhammad Gary Gagarin Akbar layak dan sah untuk diberikan sanksi.

Menurut Gary, sanksi diberikan tidak hanya pensegelan tetapi juga pembongkaran bangunan Taman Hud-hud yang nyata-nyata tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Sanksi terberat bagi Taman Hud-hud adalah pembongkaran fisik bangunan tempat wisata," ujar Gary kepada Portaljabar.net, Selasa, (07/08/2018).

Taman Wisata Hud-hud

 

Menurut Gary, pembongkaran bangunan yang tidak berizin itu termasuk penegakan hukum administrasi negara. "Sanksi dalam hukum administrasi negara ada namanya paksaan pemerintah, nah.. salah satunya berupa pembongkaran terhadap objek bangunan," ucapnya.

Gary menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki dua pilihan dalam penegakan hukum administrasi negara. "Pertama izin dibekukan sampai izin resmi keluar, atau langsung dilakukan pembongkaran terhadap objek karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Namun menurut Gary semua keputusan pemerintah daerah tergantung pertimbangan pemerintah dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di lapangan. (Uya)

Related Articles