Oknum Pejabat PUPR Karawang Palsukan Identitas Untuk Poligami, Istri Muda Mau Nyalon Kades Di Bekasi

KARAWANG - Kasus dugaan pemalsuan data diduga dilakukan oleh oknum pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Karawang, berinisial KM. Pemalsuan identitas diri mulai dari KTP, KK ini diduga dilakukan KM untuk memenuhi hasratnya berpoligami dengan seorang wanita muda asal Kabupaten Bekasi.

Bahkan, informasi yang berhasil dihimpun Jurnalis Portaljabar.net, istri muda KM merupakan salah satu calon kepala desa di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Yang lebih miris, KM menggunakan fasilitas mobil dinas untuk berkampanye istri mudanya di Kecamatan Pebayuran.

Menanggapi kasus ini, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang, Abas Sudrajat sangat menyesalkan jika benar dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas PUPR Karawang.

Menurut Abas, pada prinsipnya sebuah poligami harus ada ijin dari istri pertama dan PPK. Sedangkan terkait adanya 2 surat nikah, Abas mengarahkan wartawan untuk konfirmasi dengan pihak KUA yang menerbitkan surat nikah tersebut.

"Jelas tidak boleh dong (dua surat nikah) apalagi memalsukan data dirinya pribadi itu sudah masuk keranah pidana/hukum," ucap Abas, saat dikonfirmasi portaljabar.net, Rabu (8/8/2018).

"Catatan ini kalau PNS ya karena, PNS terkait peekawinan dan perceraian serta ijin beristri lebih dari 1 diatur di PP 45 tahun 1990, dan lebih jelasnya media konsul aja ke PAI pengadilan agama islam untuk maslah ini mah," tambah Abas.

Sementara itu, terkait dugaan penggunaan fasilitas mobil dinas oleh istri muda KM yang akan mencalonkan diri jadi kades di Pebayuran, menurut Abas itu menyalahi aturan, apabila dikaitkan dengan PP 53 tahun 2010 dikaitkan dengan butir larangan dan kewajiban PNS dapat dikategorikan melanggar disiplin.

"Yang ancaman hukumannya dapat berupa hukuman disiplin sedang atau berat," ucap Abas.

Sementara itu, beberapa kali dihubungi, oknum pejabat PUPR Karawang, KM< masih sulit untuk dilakukan konfirmasi. Hingga berita ini ditulis, KM belum memberikan hak jawabnya demi keberimbangan berita. (wins/ega)

Related Articles