Pernyataan Bupati Cellica Soal Rekrutmen Tenaga Kerja Dianggap Rasis

KARAWANG- 'Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan' adalah bunyi pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang sudah menjadi konsensus bangsa Indonesia.

Namun dalam kerangka aturan tertinggi di republik ini, LSM Sepetak menilai Bupati Karawang sudah melanggar UUD 1945 karena memberikan pernyataan yang cenderung bernilai rasialisme karena melarang pengangguran luar daerah mencari peruntungan di Karawang.

"Ada pernyataan rasis dari Bupati Karawang dr. Cellica Nurachadiana dalam menyikapi fenomena urbanisasi menyertai lebarnya kesenjangan masyarakat Karawang yang ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan angkatan kerja yang tidak terserap lapangan pekerjaan," ucap Sekjen LSM Sepetak, Engkos kepada Portaljabar.net, Selasa, (11/09/2018).
 
Bahkan yang lebih miris seakan memperkuat pernyataan rasisnya, Cellica juga akan membuat Peraturan Bupati (Perbup) mengenai larangan bagi pendatang yang akan mencari pekerjaan di Karawang.

"Sikap rasis Cellica dengan berencana menerbitkan Perbup larangan pendatang mencari kerja tentu saja akan melabrak UUD 45 pasal 27 ayat 2," ujarnya.

Menurut Engkos tentu saja sikap rasis Cellica disamping mempertontonkan ketidakmampuannya sebagai Bupati dalam membangun perekonomian rakyat juga dapat memicu antagonisme struktural baik pada konteks relasi ekonomi maupun relasi sosial secara luas. 

"Perlakuan rasis seperti yang dilakukan Cellica akan sangat mungkin dijumpai orang karawang dalam perantauannya. Terlebih dalam hubungan kerja industrial sangat terbuka kemungkinan perlakuan diskriminatif terhadap buruh-buruh asal Karawang oleh para atasannya yang berasal dari luar Karawang. Hal ini sama sekali lepas dari tanggung jawab dan kendali seorang bupati," ucapnya.

Engkos menambahkan, seharunya Cellica memiliki sikap sejalan dengan UUD 1945 sehingga kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki tujuan terciptanya suatu tatanan masyarakat adil dan makmur tanpa membedakan agama, ras dan golongan. 

Termasuk dalam hal ekonomi, pengertian adil dan makmur tidak terbatas pada golongan, keyakinan dan ras (suku bangsa).

"Dasar pikiran dan kaidahnya telah dijelaskan dalam konstitusi kita UUD 45 pasal 33 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tandasnya.

Sementara Cellica Nurrachadiana sangat sulit ketika dikonfirmasi portaljabar.net terkait masalah ini. (Uya)

Related Articles