Perbup Larangan Bikin KTP Bagi Pengangguran Luar Karawang Ngaco Bin Nyeleneh

KARAWANG- Rencana Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menerbitkan Perbup (Peraturan Bupati) rasis yaitu tentang larangan membuat KTP Karawang bagi pengangguran dari luar Karawang adalah kebijakan ngaco sekaligus nyeleneh.

"Dalam perspektif hukum, apabila Bupati betul-betul mengeluarkan aturan terkait larangan pendatang mencari kerja di Karawang melalui pelarangan pembuatan KTP Karawang, maka hal tersebut saya katakan ngaco atau kebijakan yang nyeleneh," ucap Pakar Hukum Administrasi Negara (HAN), Muhammad Gary Gagarin Akbar kepada Portaljabar.net, Jumat, (14/09/2018).

Menurut Gary, siapapun termasuk pejabat yang hanya sekelas Bupati tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara. 

"Menurut Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," jelasnya.

Artinya berdasarkan konstitusi setiap warga negara tidak boleh mendapatkan diskriminasi dalam hal penghidupan dan pekerjaan. 

"Semuanya harus diperlakukan sama. Jika Bupati sampai mengeluarkan kebijakan larangan pendatang mencari kerja di karawang sampai disahkan, maka aturan tersebut inkonstitusional," ujarnya.

Lanjut Gary, daripada membuat kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945, alangkah baiknya jika Bupati mebuat program untuk meningkatkan SDM Karawang. 

"Misalkan mengoptimalkan pelatihan kerja bagi masyarakat yang belum bekerja, memberikan beasiswa bagi masyarakat tidak mampu. 

"Karena saya yakin jika cara-cara ini yang ditempuh masyarakat karawang siap bersaing dengan para pendatang tanpa perlu membatasi hak konstitusional warga negara," jelasnya.

Selain itu menurut Gary berdasarkan Pasal 5 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

"Kesimpulannya kebijakan Bupati nabrak sana sini," tandasnya. (Uya)
 

Related Articles