Presidium Pemekaran Kabupaten Karawang Timur Ngadu Ke Senayan, Desak Presiden Keluarkan PP

JAKARTA- Dewan Presidium pemekaran Kabupaten Karawang Timur yang tergabung dalam Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (PP DOB), menuntut Presiden Joko Widodo mensahkan PP Pemekaran Kabupaten.

Pada kesempatan itu, Bupati Boltim Sehan Landjar yang merupakan Ketua Forkonas PP DOB mempertanyakan komitmen pemerintah terkait penerbitan dua peraturan pemerintah (PP) tentang pemekaran daerah.

“Selambatnya dua tahun setelah ditetapkannya UU 23 Tahun 2014 seharusnya pemerintah harus segera melakukan proses pemekaran. Saat ini, jangankan proses pemekarannya,  dua PP yang menjadi instrumen utama tidak pernah diterbitkan pemerintah,” ujarnya.

Ia mengaku, sudah setahun pihaknya menyurati Presiden dan Wapres meminta dilakukan audiensi, namun tidak pernah direspon. "Sehingga, walaupun perjuangan yang dilakukan adalah soal pemekaran daerah dan tidak terkait Pilpres, namun diingatkannya dampakya pasti akan ke politik," ujarnya.

Sementara itu Jayadi, salah satu koordinator perwakilan presidium Kabupaten Karawang Timur mengatakan bahwa upaya yang dilakukan tidak ada sangkut paut dengan urusan Pilpres. "Tapi, yang perlu saya ingatkan bahwa sikap pemerintah hari ini akan berdampak pada keputusan politik rakyat pada 2019.  Saya harap presiden bisa memahami itu," ujar Jayadi.

Ditempat terpisah, Ketua Komite I DPD RI Beny Rhamdani mengatakan, terkait pemekaran yang dituntut daerah, sikap politik DPD RI tidak akan pernah bergeser dan tetap istiqomah bersama rakyat daerah.

“173 DOB sudah kita putuskan pada 4 Oktober 2016 dan secara jumlah tidak akan berkurang kecuali bertambah. DPD pada posisi bersama-sama para pejuang pemekaran daerah,” tegasnya. (Uya)

Related Articles