Aktivis Lingkungan Di Karawang Desak Pemerintah Pusat Hentikan Proyek Kereta Cepat

KARAWANG- Dalam acara Focus Group Discussion (FGB) yang diselenggarakan Pemkab Karawang, Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Citarum (Forkadas C+) mendesak agar pemerintah pusat menghentikan dan membatalkan proyek kereta berkecepatan tinggi karena tidak ada kepentingannya terhadap publik dan hanya mengancam lingkungan hidup. 

Forkadas C+ melalui Sekretaris Umum, Yuda Febrian Silitonga mendesak Perpres Nomor 107 Tahun 2015 agar dicabut karena hanya mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup dan layanan alam.

Menurut Yuda Kabupaten Karawang terpilih menjadi bagian dari proyek KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Dari keterangan dari pihak KCIC, Karawang akan dibangun TOD (Transit Oriented Development) dengan luas 300 hektar berlokasi di Kecamatan Telukjambe Barat.

"Mendengar istilah TOD tentunya tidak terlepas dari planologi atau perancangan penataan kota dan apa pengertian TOD itu dan bagaimana TOD berkembang serta seberapa bermanfaatkan keberadaan TOD di Karawang," ujar Yuda kepada Portaljabar.net, Selasa, (09/10/2018).

Lanjut Yuda TOD yaitu suatu konsep pembangunan transportasi yang bersinergi dengan tata ruang guna mengakomodasi pertumbuhan baru dengan memperkuat lingkungan tempat tinggal dan perluasan pilihan maupun manfaat, melalui optimalisasi jaringan angkutan umum massal, seperti bus dan kereta api, sehingga mempermudah warga kota mengakses sumber daya kota. 

"Dalam perencanaan perkotaan, pembangunan berorientasi transit (TOD) adalah jenis pembangunan perkotaan yang memaksimalkan jumlah ruang perumahan, bisnis dan rekreasi dalam jarak berjalan kaki dari transportasi umum.

Dengan demikian, TOD bertujuan untuk meningkatkan penumpang angkutan umum dengan mengurangi penggunaan mobil pribadi dan dengan mendorong pertumbuhan kota yang berkelanjutan," jelasnya.

Terkait TOD, bagi masyarakat Karawang, Kecamatan Telukjambe Barat memiliki potensial pertanian yang cukup mumpuni, meski diiringi dengan potensi kebencanaan yaitu banjir.

"Hasil dari observasi itu ditemukan bahwa bencana banjir di Karawang tidak terlepas oleh kondisi di hulu sungai. Ada dua hulu sungai yang menyumbangkan aliran airnya. Hulu sungai Citarum dari Bandung dan hulu sungai Cibeet dari Kawasan pegunungan Sanggabuana. Dari rekam lapang  luapan Sungai Cibeet pada 13 januari 2014 adalah yang pertama dan menjadi catatan dalam sejarah Kabupaten Karawang. Karena dalam sejarahnya Dusun Pakapuran, Desa Tamansari tidak dan belum pernah terjadi banjir luapan yang sampai menutup akses jalur transportasi," ujarnya.

Ketinggian banjir luapan ini sampai 30 cm hingga 3 meter, hal ini kemungkinan disebabkan atas penambangan besar-besaran Karst Pangkalan semenjak 2012. 

Proyeksi terburuknya jika penambangan ilegal di Karst Pangkalan tidak dihentikan, maka ketinggian luapan Sungai Cibeet akan lebih menenggelamkan dan berdampak meluas.

"Maka perlu adanya kajian kebencanaan dalam upaya penyelarasan pembangunan khususnya dalam rangka perancangan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)," ujarnya.

Melihat kajian lingkungan yang dipaparkan diatas, Yuda mendesak TOD yang direncanakan tidak mesti hadir di Karawang.

"Dalam pemaparan pada FGD yang diinisiasi oleh Pemkab dan konsultan sudah menerangkan begitu jelas terkait kepentingan kereta cepat dan TOD. Kepentingan tersebut tentunya hanya diperuntukan untuk bisnis atau pemilik modal," ujarnya.

Seharusnya menurut Yuda, pemerintah kabupaten lebih memprioritaskan KLHS sebagai upaya penataan permasalahhan lingkungan wilayahnya.

"Bukan malah memfasilitasi TOD yang tidak membawa dampak positif terhadap masyarakat, khususnya Telukjambe Barat," tandasnya. (Uya)

Related Articles