Sejumlah LSM Dan Ormas Demo Kantor Inspektorat Dan Kejari Majalengka 

MAJALENGKA - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) se Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam Forum Antar Lembaga (Formal) menggelar unjuk rasa (Unras) di Kantor Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka. Aksi ini dilakukan untuk memprotes kinerja kedua Instansi tersebut, Kamis (11/10/2018).

Satu persatu koordinator lapangan (Korlap) dari tiap-tiap lembaga berorasi yang isi menyoroti kinerja Inspektorat dan Kejari Majalengka.

Koordinator Formal DB Setiabudi menyebutkan, aksi di Inspektorat yakni tentang, lemahnya Inspektorat terhadap pemeriksaan aparatur pemerintah, adanya pemeriksaan/Pengawasan yang tidak sesuai dengan aturan terhadap kepala Desa dan kepala OPD Kabupaten Majalengka, adanya rekayasa/Pengkondisian terhadap kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat terhadap Kepala Desa dan terhadap Kepala OPD di Kabupaten Majalengka.

"Diharapkan Inspektorat bisa bekerja secara profesional tidak tebang pilih, transparan, akuntabel, dan lebih ditingkatkan lagi kinerjanya," ujarnya.

Dilain pihak, Plt Inspektur Inspektorat H Djojo Hadiwijaya di dampingi Irban Inspektorat H Swasono Pramono, pihaknya berterima kasih atas saran dan masukan yang di berikan Formal.

"Kami merasa prihatin dengan adanya kejadian kepala desa di Kabupaten Majalengka yang kena perkara Korupsi. Sesungguhnya kami bekerja sesuai dengan Program Kegiatan Pengawasan Pemerintah (PKPP)," ujarnya.

Dikatakan H Djojo, pihaknya akan mengoreksi setiap bentuk pemeriksaan kedepannya supaya bisa lebih baik lagi.

"Adapun Kepala Desa yang sudah masuk Penjara itu merupakan Permasalahan yang sudah lama dan bukan dalam pemerintahan kami," tandasnya.

Usai menggelar aksi di Inspektorat massa menuju Kantor kejaksaan  Negeri (Kejari) Majalengka untuk melanjutkan aksinya.

Massa tiba di depan kantor Kejari Jln A Yani No 5 A Kelurahan Majalengka Wetan Kec/Kab Majalengka dan diterima oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Leila Qodiria dan Kasi Intel Kejaksaan  Suherli.

Salah satu Korlap Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (Lakri), Rudi Rudiat menilai selama ini kinerja Kejari Majalengka tidak tegas dalam penegakan hukum terkesan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Selain itu dia menyebutkan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyalurkan bantuan traktor tahun 2017 yang dalam realisasinya bantuan traktor untuk gapoktan dimintai biaya sampai 25 juta rupiah ke setiap gapoktan.

Selain itu adanya program pengembangan usaha bawang merah yang anggaran nya di gunakan ke bidang yang lain oleh Gapoktan Di desa, diduga dijadikan ladang Bisnis Simpan Pinjam, Juga terkait Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Gandasari yang awal nya lahan tersebut untuk pembangunan Perumahan akan tetapi malah di jadikan TPA.

"Kami berharap akan adanya kerjasama dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan dalam penangananan hukum di Kabupaten Majalengka, serta masukan dari kami untuk segera ditindaklanjuti," ucapnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Leila Qodiria didampingi Kasi Intel Kejaksaan Suherli mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Kejari yang sekarang dalam kondisi sakit, akan tetapi pihaknya akan tetap mencatat dan menyampaikan aspirasi Formal kepada Kajari.

"Kami akan segera menyikapi dan menindak lanjuti semua aspirasi dan saran yang di berikan oleh rekan-rekan Formal," katanya.

Dijelaskan dia, untuk permasalahan Bantuan Traktor itu langsung melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Kejaksaan hanya mengawasi.

"Namun apabila telah ada pelaporan terkait bantuan traktor yang dimintai biaya nanti kita akan mengadakan  penyelidikan terkait pelaporan tersebut.

Dan untuk Masalah TPA Semua berkas yang sudah masuk ke kejaksan agung akan di lakukan pemeriksaan dan penyelidikan,dan untuk saat ini masih dalam proses kejaksaan agung belum adanya pelimpahan dari Kejagung untuk keterlibatan Kejaksaan Negeri Majalengka," tukas dia. (Man

Tags:

Berita Terkait

Related News