Bawaslu Majalengka Terus Gelorakan Semangat Pengawasan Partisipasif Masyarakat

MAJALENGKA - Bawaslu Kabupaten Majalengka terus menggelorakan semangat pengawasan partisisipatif yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan, baik tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat maupun ASN (Aparatur Sipil Negara) bahkan TNI POLRI.

"Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 penting dilakukan,pasalnya peran serta masyarakat sangat dominan dalam mendorong sukses berjalannya pemilu yang berasaskan Luber Jurdil (langsung,umum,bebas,rahasia,jujur dan adil)," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka Agus Asri Sabana saat sosialisasi di Kecamatan Jatiwangi, Rabu (17/10/2018).

Ketua Panwaslu kecamatan Jatiwangi,Sonny Pratama Wijaya menuturkan mengikutsertakan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu dari tahap awal hingga akhir sangat penting. Namun demikian tidak kalah pentingnya pula memberikan pengetahuan kepemiluan pada masyarakat luas,sehingga masyarakat akan lebih mudah mengawasi peserta pemilu, bahkan mengawasi pula penyelenggara pemilu,agar penyelenggara pemilu dapat bekerja maksimal. 

Sonny menambahkan, partisipatif masyarakat dalam mengawasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, selain mengawasi di lingkungan tempat tinggalnya,masyarakat dapat pula ikut mengawasi kampaye di media sosial, jika terindikasi kampaye di media sosial menimbulkan keresahan,berita hoax,saling menghujat dan lain sebagainya, masyarakat dapat melaporkannya ke pihak kepolisian.

Selain itu Ketua Bawaslu Kabupaten M ajalengka Agus Asri Sabana saat menjadi narasumber sosialisi pengawasan partisipatif di kecamatan Jatiwangi, mengatakan peran serta masyarakat  mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden dirasakan sangat bermanfaat. Hal itu bisa dilihat dari tingkat kerawanan pemilu di Kabupaten Majalengka termasuk terendah se indonesia.

Dalam kesempatan roadshow sosialisasi  pengawasan partisipatif masyarakat, Agus Asri Sabana mengingatkan sejumlah calon legislatif agar tidak melibatkan sejumlah elemen masyarakat yang dilarang untuk ikut berkampanye maupun menjadikan mereka tim sukses. Misalnya saja ASN (aparatur sipil negara), kepala desa, perangkat desa, anggota BPD (badan permusyawaran desa).

Lebih jauh Agus Asri Sabana menuturkan adanya sejumlah kepala desa yang istrinya menjadi calon legislatif, secara aturan itu diperbolehkan, karena hak semua warga negara untuk memilih dan di pilih.

Namun demikian kepala desa yang juga sekaligus suami dari caleg legislatif tersebut jangan sampai ikut berkampanye ataupun menjadi tim sukses istrinya. (Man)

Berita Terkait

Related News