Soal Maraknya APK Caleg Di Angkutan Publik, Dishub Belum Terima Surat Dari Bawaslu

PURWAKARTA-Menyusul maraknya pemasangan alat peraga kampanye (APK) sejumlah calon legislatif (Caleg) di sejumlah angkutan umum perkotaan di wilayah Kabupaten Purwakarta, Dinas Perhubungan (Dishub) Purwakarta mengaku belum menerima surat rekomendasi atau imbauan dari Bawaslu setempat untuk melakukan penertiban.

"Hingga saat ini kami masih menunggu surat permintaan penertiban APK yang terpasang di sejumlah angkutan umum yang beroperasi di seputaran wilayah Purwkarta," kata Kadishub Purwakarta, Saefudin, kepada Portaljabar.net, Kamis (18/10/2108).

Saefudin berpendapat, terkait pemasangan APK caleg pada angkutan umum menjadi hak antara pemilik mobil dan sopir daripada angkutan umum itu sendiri.

"Sekarang kan masa kampanye, jadi saya biarkan saja. Nanti jika ada surat dari Bawaslu baru kami tertibkan," jelas Saefudin.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Purwakarta, Oyang Este Binos, mengatakan, pihaknya telah memberikan imbauan kepada caleg untuk tidak memasang alat sosialisasi di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan.

"Kita juga meminta para awak angkutan dan pemilik angkutan umum di wilayah Kabupaten Purwakarta untuk segera mencopot banner (one way) bergambar caleg yang menempel dibagian kendaraan yang beroperasional," kata Binos, belum lama ini.

Binos menambahkan, gambar yang menempel di unit angkutan publik itu, bukan merupakan alat peraga kampanye yang ditetapkan oleh KPU.

"Selain melanggar PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye, ada sejumlah aturan lain yang dilanggar, seperti SK Menteri Perhubungan tentang uji laik kendaraan dan Peraturan Lalu Lintas yang tercantum dalam UU Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009," jelas Binos.

Oleh karena itu, sambung dia, pihaknya meminta baik kepada awak kendaraan maupun para pemilik angkutan umum di Purwakarta untuk segera mencopot gambar-gambar yang berhubungan dengan Pileg.

"Jika tidak segera dicopot, kita akan berkoordinasi dengan Dishub dan Polres Purwakarta khususnya Satlantas, untuk secara teknis melakukan penertiban kendaraan umum tersebut," tegas Binos. (rhu).

Berita Terkait

Related News