Pakar Hukum Kritik Minimnya Perda Dan Perbup Yang Bisa Diakses Masyarakat Karawang Lewat Internet

KARAWANG- Minimnya jumlah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang dapat diakses oleh masyarakat Karawang melalui internet dikritisi oleh pakar hukum, Muhammad Gary Gagarin Akbar.

Menurut Gary seharusnya Pemda Karawang bersikap terbuka dalam penyebarluasan Perda dan Perbup yang berlaku di Karawang. Karena penyebarluasan Perda dan Perbup merupakan langkah penting dalam proses legislasi setelah pengundangan.

"Penyebarluasan merupakan proses aktif pemerintah agar suatu peraturan perundang-undangan diketahui oleh masyarakat," ujar Gary kepada Portaljabar.net, Kamis, (01/11/2018).

Lanjut Gary tujuan pengundangan yaitu agar setiap orang mengetahui perundang-undangan. Selain itu dalam langkah aktif pemerintah untuk menginformasikan peraturan perundang-undangan terkait.

"Oleh karena itu, penyebarluasan dianggap sebagai proses lanjutan dari pengundangan," ujarnya.

Tahapan penyebarluasan menurut Gary merupakan konsekuensi dari asas hukum bahwa setiap orang dianggap tahu tentang hukum atau peraturan perundang-undangan. Prinsip hukum juga mengajarkan bahwa ketidaktahuan atas suatu hukum tidak bisa menjadi alasan pembelaan terhadap pelanggaran. 

"Artinya setiap Perda dan Perbup yang sudah di sahkan harus dapat diketahui oleh masyarakat agar Perda dan Perbup yang dibuat dapat berjalan efektif dan diimplementasikan denga baik," jelasnya.

Salah satu cara mensosialisasikan Perda dan Perbup yang efektif adalah dengan melalui media internet untuk memudahkan masyarakat mengakses sekaligus mencari Perda dan Perbup yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Karena itu Gary meminta kepada Pemda Karawang agar ke depan Perda dan Perbup yang sudah disahkankan segera dipublikasikan ke website yang tersedia agar semua orang tahu.

Gary bercerita berdasarkan pengalaman pribadinya selama ini dalam hal mengakses regulasi di Karawang melalui internet.

"Saya pernah buka website Pemda Karawang hanya ada beberapa macam perda karawang yang berlaku, artinya tidak semua bisa diakses," ujarnya.

Menurut Gary kejadian semacam ini harus dikritisi agar kedepannya semua Perda dan Perbup yang berlaku dapat dipublikasikan di internet agar bisa berjalan efektif di masyarakat. (Uya)

Berita Terkait

Related News