Postur Anggaran Tak Pro Rakyat, Fraksi Golkar Ancam Walk Out Di Paripurna APBD 2019

KARAWANG-Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karawang tahun anggaran 2019 mulai memasuki babak baru. Tak ingin terkecoh lagi oleh jurus kamuflase yang disodorkan eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Fraksi Golkar DPRD Karawang ancam akan walk out (keluar,red) dari rapat Paripurna Penetapan APBD 2019 mendatang.

"Bila memang nanti postur APBD 2019 tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, maka kami akan walk out dalam paripurna nanti," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Karawang, Suryana, kepada Portaljabar.net, Minggu (4/11/2018).

Suryana membeberkan, ketika baru memasuki rapat anggaran perencanaan APBD 2019, pihaknya sudah mengendus postur RAPBD 2019 yang tidak pro rakyat. Di antaranya anggaran untuk rehebilitasi gedung SD dan SMP, baik rehabilitasi ringan, sedang dan berat, yang awalnya di KUA-PPAS dianggarkan sekitar Rp87 miliar, tetapi kemudian oleh TPAD dipangkas menjadi Rp24 miliar.

"Ada pemangkasan besar untuk pos tersebut. Padahal, masih banyak sekali gedung SD dan SMP yang saat ini masih roboh yang penanganannya harus diprioritaskan," ungkapnya yang juga sebagai Sekretaris DPD Golkar Karawang ini.

Selain itu, pihaknya juga mengkritisi proyek pelebaran akses jalan pintu Tol Karawang Barat yang diendusnya sebagai pemborosan anggaran karena menggunanakan dana APBD.

"Ini menunjukkan lemahnya pemkab Karawang dalam negosiasi dengan pemerintah pusat atau dengan pihak Jasa Marga," ujarnya.

Suryana mengatakan, pihaknya mengusulkan agar adanya efisiensi anggaran, terutama untuk makan minum (mamin) di seluruh OPD, pengadaan mebeulair, pengadaan seragam dinas dan pemeliharaan kendaraan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang.

"Postur anggaran harus pro rakyat dan berorientasi pada RPJMD," tukasnya.

Sementara itu Ketua DPD Golkar Karawang, Sukur Mulyono, menambahkan, berkaca dari dari pengalaman pembahasan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya yang terindikasi jelas adanya anggaran yang diajukan oleh OPD yang sifatnya block grant alias buntel kadut, yakni tidak merinci secara detail peruntukkannya, maka dirinya mendorong Fraksi Golkar untuk berhati-hati dalam pembahasan RAPBD 2019 untuk tidak kecolongan kembali.

"Jangan sampai anggaran yang sifatnya buntel kadut ini kembali lolos di APBD 2019," katanya.

Mulyono mencontohkan, proyek pelebaran Jalan Tarumanegara Interchange Karawang Barat pada 2016 dan rehabilitasi total pendopo lapang Karangpawitan pada 2018 bentuk kecolongan dewan dalam mengawasi anggaran.

Ia menambahkan, dalam pembahasan di Badan Anggaran DPRD Karawang 2017 tidak dicantumkan proyek rehabilitasi Pendopo Karangpawitan secara detail, tetapi proyek itu dibuntelkadutkan dengan proyek rehabilitasi GOR Panatayudha dengan nomenklaturnya rehabilitasi sarana dan prasarana publik.

"Jadi saya dorong pada Fraksi Golkar untuk kritisi RAPBD 2019, bila ada postur anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat, maka saya instruksikan untuk walk out dari sidang Paripurna," tutupnya. (tif).

Berita Terkait

Related News