Dugaan Kasus Korupsi Kampung Budaya Dilaporkan Ke KPK

KARAWANG - Kasus dugaan penyelewengan dana pengadaan lahan pembangunan Kampung Budaya yang berlokasi di Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang, akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KOMPAK Reformasi yang, melalui Sekjend Pancajihadi Al-Panji, yang mendatangi lembaga anti rasuah itu beberapa waktu lalu. Kedatangan Panji ke KPK diterima bagian DUMAS atau pengaduan Masyarakat.

"Kami menyerahkan surat dengan nomor 212/Ad-LKR/IX/2018 tertanggal 30 Oktober 2018," ujar Panji, kepada portaljabar.net, Minggu (4/11/2018).

Surat yang ditujukan ke Ketua KPK tersebut pada intinya ada dua permohonan yang diminta LSM KOMPAK.

Yang pertama meminta KPK agar mengambil alih kasus dugaan mark up Kampung Budaya. Dan jika tidak memungkinkan untuk diambil alih, maka pihaknya meminta agar KPK mensupervisi atau mengawal kasus Kampung budaya tersebut sampai tuntas.

"Dan setelah mendengar permintaan kami tersebut petugas pengaduan Masyarakat KPK akan menyerahkan surat dari LSM Kompak Repormasi ke pimpinan KPK," ujarnya.

Panji menjelaskan, pihaknya sengaja mendatangi KPK karena merasa geram dengan lambannya penanganan kasus tersebut.

"Semua sudah tahu pernyataan pejabat Kejaksaan Negeri Karawang yang katanya segera akan menuntaskan kasus tersebut dan adanya bukti kerugian negara Rp 6 Miliar. Tapi Sampai sekarang pernyataan tersebut tidak ada realisasinya," ungkap Panji.

Selain itu, Panji juga mengaku heran, meski beberapa elemen masyarakat pernah mengadakan aksi ke Kejari Karawang, namun tetap saja kasus ini tidak ada kejelasan.

"Bahkan pihak Kejaksaan Agung pun pernah memerintahkan untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dalan kurun waktu 60 hari namun sampai sekarang sudah menginjak ratusan haripun makin tidak jelas," katanya.

Selain mendatangi KPK, LSM Kompak juga mendatangi Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Bandung yang pada intinya mempertanyakan perkembangan kasus tersebut.

"Pada intinya kami sebagai bagian dari elemen masyarakat tidak ada salahnya mempertanyakan hal tersebut agar wibawa dan marwah supremasi hukum kembali tegak di Bumi pangkal perjuangan ini," pungkasnya.

Pada bulan September 2013 pemilik pertama menjual lahan tersebut dengan harga Rp 1,2 juta permeter. Kemudian pada bulan Desember 2017 lahan tersebut dibeli oleh pemerintah daerah dengan harga Rp 2,5 juta permeter. Kenaikan harga dalam kurun waktu tiga bulan mencapai 100 persen dari harga pertama ini, dinilai tidak riil dengan situasi yang sebenarnya.

Diketahui, hasil analisa kejaksaan, harga pembelian pemerintah terkait lahan ini dinilai terlalu tinggi dari harga rata-rata lahan berdasarkan NJOP yang tertera.

Akibat harga pembelian yang tinggi ini, negara harus mengeluarkan uang sebesar Rp 13 miliar. Padahal, jika harga sesuai dengan kondisi ril diperkirakan harga tidak akan lebih dari Rp 7 miliar.

Adapun anggaran dalam pembelian lahan tersebut, mencapai Rp 13 Miliar yang bersumber dari APBD Karawang tahun 2013. Dalam kasus ini, penyidik kejaksaan setempat menemukan bukti dugaan terjadinya mark up harga di lahan tersebut.

Kejari Karawang, sebelumnya telah memeriksa 20 saksi dalam kasus tersebut. Para saksi ini, sebagian besar merupakan para pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat. (Ega)

Berita Terkait

Related News