Diduga Ada Dua Kepala Dinas Terlibat Korupsi Pengadaan Lahan Kampung Budaya

KARAWANG- Dugaan kasus korupsi mark up lahan Kampung Budaya (Kambud) Karawang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat yang saat ini kasusnya ditangani oleh Kejati. Karena ditunggu sekian waktu Kejaksaan tidak kunjung menetapkan tersangka korupsi kasus ini, akhirnya salah seorang warga melaporkan kasus itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Warga tersebut meminta agar KPK mengambil alih kasus tersebut atau minimal KPK melakukan supervisi kepada Kejari atas kasus tersebut.

Menyikapi hal ini, Ketua Masyarakat Pemantau Penyelenggara Negara (MPPN), Tatang Obet menilai kinerja Kejari amatlah buruk karena kasus korupsi semacam mark up lahan bukanlah kasus yang terlalu rumit untuk diselesaikan.

"Jelaslah kinerja Kejari Karawang buruk sekali padahal kasus mark up Kambud itu gak rumit kok. Bahkan sampai ada warga laporkan kasus Kambud ke KPK berarti tingkat kepercayaan kepada Kejari sudah minus," ucap Tatang kepada Portaljabar.net, Selasa, (06/11/2018).

Menurut Tatang ulah yang dilakukan Kejari dengan membuat tidak jelas perkembangan kasus korupsi Kambud merupakan hal yang mengkhianati negara dalam hal percepatan pemberantasan korupsi.

"Kejari Karawang sudah terindikasi menghianti negara karena menyumirkan perkembangan korupsi Kambud," ujarnya.

Tatang menduga ulah Kejari saat ini karena terdapat nama besar yang ikut terlibat dalam kasus korupsi Kambud. Terdapat indikasi dua orang pejabat setingkat Kepala Dinas di Karawang terlibat korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah ini.

Selain itu Tatang juga menyarankan kepada Kejari jika kasus Kambud tidak terdapat unsur pidana korupsi lebih baik dihentikan saja proses hukumnya daripada digantung tidak jelas seperti sekarang. (Uya)

Berita Terkait

Related News