Baru Lagi, Jabar Akan Miliki Badan Ekonomi Kreatif Daerah

BALI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bersama Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Ekonomi Kreatif,  tentang pengembangan potensi ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat.

Emil mengungkap, dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut, disepakati bahwa Badan Ekonomi Kreatif, berkewenangan sebagai badan yang memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara Provinsi Jawa Barat, yang memiliki potensi ekonomi kreatif, perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Antara lain melalui perluasan produk ekonomi kreatif daerah dengan penyediaan infrastruktur, teknologi informasi, edukasi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual serta berkomitmen terhadap pengembangan ekonomi kreatif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Badan Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk bersama melakukan upaya terkait pengembangan potensi ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Ridwan Kamil pun mengungkap, Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor 15 Tahun 2017, tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

"Jawa Barat dengan bangga menyatakan, satu-satunya Provinsi yang memiliki peraturan daerah tentang ekonomi kreatif adalah Jawa Barat," kata Gubernur Jawa Barat, pada Konferensi Ekonomi Kreatif Dunia (World Conference Creative Economy/WCCE), di Aula Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (07/11/2018).

Kedepan lanjut Emil, akan hadir Badan Ekonomi Kreatif Daerah, di bawah pengawasan Badan Ekonomi Kreatif pusat, demi mendukung berkembangnya ekonomi kreatif yang inklusif.

Adapun dasar bagi Bekraf dan Pemerintah Daerah adalah untuk bekerja sama seputar koordinasi. Selebihnya, untuk pengembangan ekonomi itu sendiri, akan menjadi kewenangan masing-masing daerah.

"Artinya, Jawa Barat akan menjadi salah satu daerah yang menyokong pengembangan ekonomi kreatif bagi seluruh warganya," kata Emil.

Selain itu, ruang lingkup kesepakatan meliputi riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif, akses permodalan, infrastruktur, pemasaran dan promosi, dan fasilitasi hak kekayaan intelektual.

Bekraf maupun Pemprov Jabar berwenang dalam penyusunan regulasi, fasilitasi pemasaran ekonomi kreatif, dan kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Hal ini perlu diupayakan, sebab ekonomi kreatif-lah yang saat ini dinilai memegang peranan penting dalam perekonomian, seiring dengan tren pertumbuhannya yang positif. 

"Kita sudah paling depan, nanti akan ada Badan Ekonomi Kreatif Daerah, juga di lima tahun kedepan, semoga tercapai hadirnya lembaga-lembaga kreatif di daerah-daerah se-Jawa Barat," kata Emil.

"Gedung-gedung "creative center" juga harus dibangun dimana-mana, Insyaallah Jawa Barat jadi Provinsi kreatif se-Indonesia, yang paling siap menyambut datangnya ekonomi kreatif," tambahnya.

Di samping itu, Gubernur Emil juga menyatakan, menghadapi era ekonomi kreatif, para pelaku industri ini bisa melakukan upaya kolaboratif disamping sifat kompetitif yang mutlak ada.

Sementara itu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Triawan Munaf, meyakini bahwa industri kreatif telah membawa suatu era baru dalam dunia bisnis.

"Saya berharap industri kreatif, jadi sektor ekonomi yang mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi global. Mari bersiap bersama-sama ekonomi kreatif kita rock the world," kata Triawan.

Pun wilayah geografis, kata Dia tidak lagi menjadi penghalang untuk tumbuh kembangnya ekonomi kreatif, dengan adanya internet dan teknologi baru lainnya, mampu menjembatani beragam potensi di seluruh dunia untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama.

"Ekonomi Kreatif, akan menjadi masa depan ekonomi global," katanya.

Maka dalam perkembangannya saat ini, ekonomi kreatif saat ini membutuhkan sinergi dan pembagian tugas secara berjenjang di antara tingkat pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing, yang kemudian didukung oleh Perguruan Tinggi, dunia usaha dan media massa sebagai perwujudan konsepsi pentaheli.

Pergelaran pertama WCCE ini, akan melibatkan beragam pihak yang terdiri dari unsur pemerintahan, sektor swasta, think-tanks, masyarakat umum, organisasi internasional, serta media dan para ahli dari seluruh penjuru dunia. Selain hadir pula para pelaku ekonomi kreatif dari 40 negara, juga organisasi internasional seperti WIPO, ITC, UNESCO, dan lainnya telah mengkonfirmasi kehadiran mereka dalam Konferensi ini.

WCCE merupakan sebuah konferensi yang akan membahas isu-isu dan tantangan ekonomi kreatif. Indonesia bersama warga dunia akan mendiskusikan strategi, cara, dan sarana baru untuk lebih mendorong perkembangan ekonomi kreatif melalui tema “Inclusively Creative”. (dahen)


 

Berita Terkait

Related News