Idealkah Pengenaan Pungutan Cukai Terhadap Plastik

Penulis : Gatot Ekajaya (Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN)


DEWASA ini di masyarakat Indonesia sedang diramaikan dengan kabar terkait pengenaan cukai terhadap plastik yang menuai banyak opini masyarakat. Masalah terkait lingkungan merupakan hal yang mendasari dirumuskannya kebijakan ini.

Plastik merupakan benda yang sangat umum ditemui dimanapun, mulai dari bungkus permen, kantong belanja dari minimarket, sampai ke peralatan rumah tangga. Permasalahan dimulai saat plastik tersebut membutuhkan waktu sekitar 500 tahun untuk terurai, karena hal ini dan pola konsumsi masyarakat terhadap plastiklah yang membuat volume plastik dan limbahnya menjadi sangat besar.

Menelisik pengertian cukai itu sendiri merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan. (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 UU No. 37 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Cukai). Objek cukai di Indonesia saat ini hanya ada tiga, yaitu Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Hasil Tembakau. 

Apakah plastik telah memenuhi kriteria tertentu untuk menjadi objek pengenaan cukai? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lihatlah dari sisi kriteria barang yang dikenakan cukai. Dimulai dari sisi apakah konsumsi plastik perlu dikendalikan dan apakah konsumsinya menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan?

Permasalahan mengenai lingkungan yang disebabkan oleh masifnya konsumsi plastik oleh masyarakat di Indonesia membuat plastik menjadi objek yang sangat cocok untuk dikenakan pungutan cukai. LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mempublikasikan bahwa ndonesia menduduki peringkat 2 dunia dalam hal negara yang membuang sampah plastik ke lautan.

Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi plastik di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, dan apabila dibiarkan akan menyebabkan lautan tercemar dan potensi pendapatan dari hasil lautpun akan berkurang drastis. Pertanyaan selanjutnya, apakah peredaran plastik perlu diawasi?

Tidak hanya peredaran plastik saja yang perlu diawasi, namun juga peredaran sampah plastiknya. Permasalahan seperti matinya fauna penyu dan paus dilautan yang disebabkan oleh sampah plastik yang termakan tentu akan membuat ekosistem menjadi tidak seimbang. Pertanyaan terakhir adalah apakah plastik perlu dikenakan cukai demi keadilan dan keseimbangan? Dilihat dari potensi penerimaan negara  yang cukup besar terhadap plastik akan membantu menambah porsi penerimaan negara sehingga proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya oleh pemerintah akan menjadi lebih baik. 

Dalam APBN 2018 ditetapkan bahwa target penerimaan negara dari sektor cukai sebesar 155,4 Triliun Rupiah atau mencapai sekitar 9,6% dari total target penerimaan perpajakan tahun 2018 yaitu sebesar 1618,1 Triliun Rupiah.

Mengingat suksesnya penerapan cukai terhadap e-sigaret atau biasa disebut vape  yang sukses mendulang penerimaan negara sebesar sekitar 30 Miliar Rupiah per September 2018 tentunya pemerintah optimis mendapatkan tambahan penerimaan negara dengan dilakukannya ekstensifikasi cukai terhadap plastik.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas melakukan pengawasan dan membuat kebijakan dibidang cukai tersebut bahkan telah menetapkan target penerimaan cukai sebesar 500 Miliar Rupiah dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang telah disampaikan kepada DPR. Potensi tambahan penerimaan negara ini tentunya merupakan hal yang positif bagi pemerintah karena dapat mengalokasikan penerimaan tersebut untuk menunjang pembangunan proyek pemerintah.

Lalu bagaimana rencana penerapan cukai plastik dilihat dari sektor industri? Dalam artiker yang terdapat di laman resmi kemenperin.go.id Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan mengenakan cukai plastik karena kebijakan tersebut akan berdampak pada anjloknya pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin).

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto menyatakan bahwa industri mamin adalah salah satu sektor yang menunjang ekspor dalam negeri. Beliau menyatakan  bahwa saat ini 33 persen dari produk industri mamin diekspor dan memberikan devisa pada negara, industri mamin juga masuk kedalam 10 industri yang memberikan pemasukan dalam negara cukup besar.

Jika pembebanan terus diberikan kepada industri yang memberikan dampak baik dalam perekonomian, maka pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan sulit dicapai. 

Jadi, idealkah pungutan cukai terhadap plastik? Jika dilihat dari aspek kriteria objek pengenaan cukai, penerimaan negara dan lingkungan, maka cukai plastik sudah ideal untuk diterapkan.

Tetapi jika dilihat dari aspek perindustrian, hal ini akan membebani industri makanan dan minuman. Tergantung dari lebih besar apakah manfaat yang didapat atau beban yang harus ditanggung  oleh masyarakat Indonesia.

Tags:

Berita Terkait

Related News