Ketua Pansus Raperda Desa Loloskan Ketentuan Calon Kades Berijazah Non Formal Cuma Berdasarkan Diskresi

KARAWANG - Sebuah polemik yang berkembang di Pemerintah Kabupaten Karawang mengenai boleh tidaknya Calon Kades berijazah non formal ikut serta dalam Pilkades masih belum terjawab dengan gamblang.

Padahal didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Permendagri 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades jelas mengamanatkan Calon Kades minimal harus memiliki ijazah pendidikan formal yaitu Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat berupa MTs atau Sekolah Agama Lain di dalam lingkup Kementerian Agama.

Namun yang terjadi di Karawang berbeda 360 derajat dengan  yang sudah diamanatkan oleh Peraturan-peraturan diatas. Pasalnya Ketua Pansus Raperda Desa sebelumnya, Indriyani membenarkan telah meloloskan ketentuan Calon Kades berijazah non formal hanya berdasarkan diskresi semata.

"Jadi dalam Peraturan Pemerintah Tentang Desa dan Permendagri Tentang Pilkades berbeda (kontennya), nah Perda ini lah yg harus menengahi kebuntuan regulasi, waktu pembahasan di Pansus dan kebetulan saya ketuanya melakukan diskresi dan menuangkan pasal mengenai pendidikan non formal," ucap Indriyani yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Karawang.

Indriyani melanjutkan pemahaman secara subyektif atas Pasal 21 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades yang menjelaskan bahwa syarat calon Kepala Desa adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

"Menurut pemahaman saya berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang dinamakan pendidikan dua formal dan non formal. Di Permendagri secara tertulis tidak mencantumkan harus berpendidikan formal, di Raperda tentang Desa perubahan Perda Nomor 13 tahun 2014 pun tidak memuat syarat calon Kades diluar regulasi atasnya," ujarnya.

Namun ketika disodorkan penjelasan pasal 41 ayat 3 huruf b point 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi syarat Calon Kades adalah memiliki ijazah pendidikan formal dari tingkat  dasar    sampai  dengan    ijazah    terakhir  yang   dilegalisasi  oleh pejabat berwenang  atau  surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, Indriyani tidak menjawab dengan gamblang.
 
Terakhir, mengenai proses Raperda perubahan tentang Desa yang merupakan instrumen hukum dalam pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2020 belum diregister nomornya. "Jadi saya belum tahu rancangan Perda dan Perbup seperti apa regulasinya," ujarnya. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News