Pemerintah Fokus Bangun Infrastruktur Dan Peningkatan SDM Hingga Mengeluarkan Dana Rp 320 Triliun

PORTAL JABAR -  Indonesia mencoba membangun dengan cepat terkait infrastruktur, dengan Infrastruktur yang baik, mudah-mudahan perekonomian bisa memberikan pembangunan yang cepat, hal tersebut menjadi upaya kusus untuk pembangunan jalan dan lain-lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah telah membangun 62 proyek infrastruktur yang nilai investasinya mencapai Rp 320 triliun sejak 2016.

“Infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperkuat sistem logistik sehingga dampak ekonominya bisa dirasakan masyarakat,” kata Damsut dalam keterangan persnya, Kamis (21/3).

Setelah fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintah akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada 2020. Guna untuk mendukung keduanya, menurut Damsut, perlu peningkatan penguasaan teknologi untuk menciptakan tenaga kerja yang handal.

Data Badan Pusat Statistik pada 2018 menunjukkan, jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia mencapai 8,3 juta orang. Namun, hanya 1,6 juta saja yang termasuk tenaga ahli konstruksi.

Jumlah tenaga ahli yang memiliki Sertikat Kompetensi Keahlian sesuai data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi nasional, sekitar 195 ribu orang. Hal ini menimbulkan masalah di dunia kerja.

Pencari kerja kerap tak terserap pasar karena tak memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri, tidak ada kepastian remunerasi, dan tidak ada keberlangsungan karier.

Damsut menilai, perlu adanya peningkatan kompetensi terutama di pendidikan tinggi melalui lembaga pelatihan untuk keberlangsungan skill atau Sumber Daya Manusia SDM. “Misalnya, dengan kegiatan soft skill yang mampu meningkatkan nilai tambah sejak masa pendidikan,” katanya.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syarif Burhanudin, menyampaikan pada tahun lalu,Sertifikat tenaga kerja konstruksi Pemerintah saat ini sedang menggenjot sertifikasi tenaga ahli konstruksi, sebab upaya ini akan menjadi jaminan untuk Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Dulu target kami hanya mengeluarkan 40 hingga 45 ribu sertifikat per tahun. Pada 2019 ada 170 ribu sertifikat akan dikeluarkan,” kata Syarif Burhanudin.

Agar pencapaian target tersebut berhasil, pemerintah akan memberdayakan penyedia jasa konstruksi untuk mneggelar sertifikasi. Termasuk pula kerja sama dengan perguruan tinggi untuk tenaga ahli dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk tenaga terampil.

Kementerian juga pernah menggelar Bimbingan Teknis Beton Pracetak Prategang Konstruksi Jalang Layang yang diikuti 396 orang tenaga kerja. Bahkan ikut pula 10 orang dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Keikutsertaan polisi ini untuk mempelajari hal teknis soal pemasangan beton pada proyek infrastruktur melayang. Polisi terlibat dalam hal pengawasan. “Presiden serta Kapolri meminta agar pengasan konstruksi dikawal terus,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Alf/Red)

Tags:

Berita Terkait

Related News