Ijazah Pendidikan Formal Persyaratan Mutlak Calon Kepala Desa ?

Penulis : Halimi Saprudin (Jurnalis Media Online Nuansa Realita).

PORTALJABAR.NET-Sebentar lagi, iklim politik di 45 Desa se-Kabupaten Karawang mulai memanas. Pasalnya, pada bulan Maret 2019 akan digelar pilkades serentak. Dari sekian banyak desa itu, kini bursa Calon Kepala Desa menjadi populer dan menjadi rebutan bagi setiap warga, baik pria maupun wanita.

Tak jarang, di satu desa terdapat jumlah calon yang banyak. Hal tersebut, sebagai pertanda bahwa antusias warga terhadap jabatan ini begitu menarik dan bernafsu untuk mendapatkannya. Entah apa motivasinya, padahal “cost” untuk meraih jabatan ini begitu tinggi. 

Periode sebelumnya, terdapat Calon Kepala Desa menghabiskan dana hingga Rp 1 milyar, bahkan lebih. Kalkulasi ekonomis selama 6 tahun menjabat sebagai Kepala Desa memang tak rasional, namun itulah kenyataannya. Setiap warga dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon Kepala Desa, asalkan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan.

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan, bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai rujukan sah dari Pelaksanaan Pilkades. Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) akan menerbitkan Petunjuk teknis pelaksanaan Pilkades melalui Perda dan Perbup.

Melalui tulisan ini, penulis bermaksud untuk menyoroti persyaratan pendidikan Calon Kepala Desa. Mengingat, persoalan ini ramai dibicarakan orang terutama yang masih menggunakan ijazah Paket atau Persamaan. Mereka bertanya-tanya mengenai bisa dan tidaknya, ijazah Paket dijadikan persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa pada Pilkades mendatang.

Menengok kebelakang, pada Pilkades yang diselenggarakan tahun 2013 berdasar kepada PP 72 tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 6 tahun 2006. Atas dasar itu, maka Bupati menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 15 tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang.

Aturan tersebut mengatur teknis pelaksanaan Pilkades, bahwa saat itu para Calon Kepala Desa banyak yang menggunakan ijazah Paket B sebagai persyaratan pendidikan. Hal tersebut memang diatur melalui Perbup Karawang No. 15 tahun 2013 pasal 6, yang secara rinci dijelaskan bahwa persyaratan pendidikan Calon Kepala Desa bukan hanya berijazah pendidikan formal, melainkan jalur pendidikan non formal pun dapat diterima dan diakui.

Setelah lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah dan No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan, mengisyaratkan bahwa pelaksanaan Pilkades beda dengan aturan terdahulu.

Pada Pasal 33 poin Undang-undang No. 6 Tahun 2014, salah satu syarat Calon Kepala Desa, menyebutkan “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat’. 

Kemudian, kita lihat pada Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Pada peraturan tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur tahapan Pilkades berupa tahap penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon. 

Itu terdapat di pasal 41 (3), yang berbunyi ; 
b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari; yang penjelasannya sebagai berikut : Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas ... 
4. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;.

Kata kuncinya adalah "ijazah pendidikan formal” tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir serta apa yang dimaksud pendidikan formal dan apa pula pendidikan non formal.

Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari, dan, oleh, serta untuk masyarakat sebagai perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada generasi muda dalam mendidik warga negara.

Pendidikan nonformal itu sendiri adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal, setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar Nasional pendidikan. (Wikipedia).

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan : 
- Pasal 13 (1) ; Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- Pasal 14 ; Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- Pasal 17 (2) ; Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 
- Pasal 18 (3) ; Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 
- Pasal 26 (4) ; Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majlis talim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 
- (6) ; Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaianpenyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar Nasional.

Dari pasal-pasal tersebut, terdapat catatan-catatan yang jelas dengan membedakan pendidikan formal dan pendidikan non formal. Hasil pendidikan non formal memang bisa disetarakan (bukan disederajatkan) dengan pendidikan formal. Hal itupun harus melalui proses penilaian oleh lembaga yang ditunjuk, dengan mengacu pada standar Nasional. 

Mengenai penjelasan atas pasal 41 ini, menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas, didiskusikan dan diperdebatkan oleh publik untuk memberikan masukan kepada pejabat berwenang terutama Bupati dan DPRD Kabupaten Karawang. Dengan tujuan, agar pada pelaksanaan Pilkades mendatang tidak ada persoalan apabila tidak terselesaikan dengan tuntas dan terbuka. Sehingga, hal ini dimungkinkan bisa menjadi bumerang bagi penyelenggara Pilkades maupun para Kepala Desa terpilih. 

Perlu diketahui, bahwa tidak sedikit diantara warga yang berminat untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan, menggunakan ijazah pendidikan non formal (Paket A maupun Paket B). Yang menurut para ahli bahwa Paket A, Paket B maupun Paket C tergolong Pendidikan Non Formal, bukan Pendidikan Formal. 

Literatur :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Penyempurnaanya UU No. 12 Tahun 2010. 
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. 
4. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Bupati Karawang No. 15 tahun 2013.

Tags:

Berita Terkait

Related News