Rentetan 'Dosa' Para Calon Sekda Dan Dilema Cellica Memilih Yang Buruk Diantara Yang Paling Buruk

KARAWANG- Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana saat ini dipaksa untuk memutuskan pilihan terkait ke 8 Calon Sekda (Sekretaris Daerah) Karawang yang masing-masing memiliki track record hitam dalam kinerjanya selama mengabdi kepada negara.

Ketua MPPN (Masyarakat Pemantau Penyelenggara Negara) Tatang Obet menilai Cellica saat ini dibuat dilema karena harus memilih Sekda pilihannya sedangkan para Calon Sekda terutama yang berasal dari Pemkab Karawang memiliki catatan hitam yang tidak bisa dihapus begitu saja. 

"Saat ini Cellica dipaksa memilih pilihan yang tidak mudah. Ibaratnya dipaksa memilih yang buruk dari yang paling buruk," ucap Tatang kepada Portaljabar.net, Senin, (25/03/2019).

BACA JUGA : Dokter Akan Periksa Kejiwaan Delapan Calon Sekda Karawang

Menurut Tatang ke 6 Calon Sekda asal Pemkab Karawang memiliki 'dosa-dosa' selama menjabat dalam jabatan setingkat eselon II b. Tatang membeberkan dosa-dosa mereka selama menjabat yang diharapkan menjadi masukan kepada Cellica karena jika salah pilih taruhnnya adalah wibawa dan kinerja Pemkab Karawang.

Dimulai dari Calon Sekda, Yudi Yudiawan yang saat ini menjabat Kadisdukcatpil Pemkab Karawang. Yudi sendiri dikenal sebagai pejabat yang low profile dan lebih mengedepankan kinerja. Namun sayang Yudi sempat kecolongan karena anak buahnya di Disdukcatpil nyambi menjadi calo E-KTP dan terjaring OTT Saber Pungli. 

"Secara kinerja sih bagus, cuman masih bisa kecolongan. Anak buahnya kena OTT Saber Pungli, ini merupakan tamparan keras," ujarnya.

Selain itu akibat dari adanya OTT pula, berakibat pada lambatnya kinerja Disdukcatpil dalam melayani pencetakan E-KTP warga.

"Sekarang bikin E-KTP malah lama gak seperti sebelum ada OTT ini merupakan catatan terhadap kinerja Yudi," ucapnya.

Selanjutnya bergeser ke Calon Sekda berikut, Hanafi Chaniago yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pertanian. Hanafi yang sudah malang melintang di Pemkab Karawang ini ternyata punya catatan hitam dalam bekerja.

Catatan hitam itu adalah tidak puasnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, atas pengelolaan sejumlah pasar tradisional milik pemerintah daerah dengan sistem BOT (Build, Operate and Transfer).

Kata Tatang, beberapa waktu lalu DPRD Karawang menilai sistem kerjasama BOT dengan swasta justru dianggap merugikan pemerintah. 

BACA JUGA : KPK Diminta Telusuri Asal-usul Harta Para Calon Sekda

"Pengelolaan pasar justru semakin semrawut dan PAD dinilai tidak sesuai target yang dibayarkan oleh pihak ketiga. Sistem BOT ini kan dimulai saat Hanafi jadi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Karawang," ujarnya.

Selain itu catatan hitam Hanafi juga muncul saat menjadi Kepala Dinas Pertanian Karawang. Masalah yang muncul adalah mengenai potongan 12 persen dari anggaran setiap pembangunan Dam Parit sebesar 77 juta rupiah. 

"Dinas Pertanian bangun ratusan dam parit di tahun 2018 dengan anggaran setiap lokal 77 juta rupiah. Tapi Kelompok Tani selaku pelaksana pembangunan dam parit dipotong 12 persen oleh Dinas Pertanian dengan alasan untuk asuransi. Hingga saat ini Hanafi tidak bisa menjelaskan mengenai tujuan potongan dan aliran dana yang dikumpulkan," ucapnya.

Jejak hitam Calon Sekda selanjutnya adalah Ahmad Suroto yang saat ini menjabat sebagi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jejak hitam yang dilakukan Suroto saat masih menjabat Sekretaris DPRD Karawang berupa pemberian kasbon miliaran rupiah dari kas negara kepada sejumlah oknum anggota DPRD Karawang periode 2009-2014 sehingga hal tersebut menjadi temuan BPK RI. 

"Masalah kas bon dewan miliaran rupiah ini kan jadi catatan buruk Suroto," ujarnya.

BACA JUGA : Harta Kekayaan Acep Jamhuri Melonjak 400 Persen Sejak Menjabat Kadis PUPR?

Karena menjadi temuan BPK, lanjutnya sehingga saat itu anggota DPRD, Nurlatifah yang juga merupakan istri mantan Bupati Ade Swara menalangi masalah ini dengan sejumlah uang agar temuan BPK ini bisa tertutupi dengan cara membayarkan  ke kas negara. 

"Infonya Nurlatifah nalangin kasus Suroto, tapi katanya belum dibayar ke Nurlatifah hingga saat ini," ucapnya.

Lalu Calon Sekda Agus Mulyana yang saat ini menjabat Sekretaris DPRD Karawang memiliki persoalan terkait akuarium 2 miliar yang saat ini teronggok di Rumah Dinas Bupati. 

"Catatan buruk Agus Mulyana saat menjadi Kabag Umum adalah pembelian akuarium 2 miliar yang ditempatkan di rumah dinas Bupati. Pernah ditanyakan ke Agus katanya salah ketik, tapi kan ini gak masuk akal," ujarnya.

Hingga saat ini Agus belum bisa menerangkan akuarium berharga 2 miliar tersebut kepada publik terkait spesifikasinya.

Selanjutnya adalah Calon Sekda Dedi Achdiat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang. Dedi yang pernah berkasus di Polda Metro Jaya ini nyaris menjadi pesakitan. Pasalnya Dedi disebut-sebut terlibat dalam pemalsuan izin PT JLM di daerah Jatisari Karawang. 

"Itu catatan kelam Dedi Achdiat, semoga Bupati dapat memikirkan ulang," ujarnya.

Terkahir adalah Calon Sekda Acep Jamhuri yang saat ini menjabat Kepala Dinas PUPR Karawang yang banyak disoroti atas gemuknya harta kekayaan pribadinya. Acep yang terindikasi memiliki harta kekayaan 27 miliar ini dinilai tidaklah rasional. 

"Itu harta sekelas Kepala Dinas sampai puluhan miliar itu dari mana, sampai sekarang kan Acep Jamhuri tidak pernah terbuka ke publik mengenai asal usul harta kekayaan pribadinya tersebut," ucapnya.

Para Calon Sekda Karawang

 

Menurut Tatang jika benar harta kekayaan Acep yang fantastis tersebut dari bisnis jual beli tanah perlu diperjelas kapasitas Acep sebagai apa. Apakah sebagai calo atau pemilik usaha.

"Kalau pemilik usaha jual beli tanah mana PT nya, semua harus dibuka dong kepada publik," ujarnya.

Selain itu Acep diduga terlibat skandal mark up lahan Kampung Budaya di Telukjambe Barat yang mana kasusnya masih digarap oleh Kejati Jawa Barat. Termasuk muncul dugaan Acep pernah terlibat dalam rusilag misterius tanah fasos fasum Perumnas yang saat ini menjadi lahan Kampung Budaya. 

"Terdapat indikasi lahan fasos fasum Perumnas dilakukan ruislag karena digunakan sebagai lahan Kampung Budaya. Namun mekanisme ruislag tersebut masih misterius hingga sekarang," ujarnya.

Pemkab Karawang hingga saat ini kebingungan mengenai lokasi pengganti lahan fasos fasum Perumnas, termasuk mekanisme Paripurna DPRD Karawang menganai ruislag ini masih misterius. 

"Kapan Paripurnanya, dimana lokasi lahan penggantinya itu masih misterius. Disinyalir Bupati Cellica, Wakil Bupati dan Acep.Jamhuri ikut terlibat dalam ruislag misterius ini," ucapnya.

BACA JUGA : Yudi Yudiawan Calon Sekda Karawang Termiskin, Acep Jamhuri Paling Tajir

Adapun mengenai dua Calon Sekda di luar Pemkab Karawang, Tatang tidak terlalu menyoroti karena kans mereka untuk dipilih Cellica sangat tipis.

Terkahir Tatang meminta atas ulasan yang sudah dipaparkan ini bisa menjadi pertimbangan Cellica dalam memilih orang nomor satu di lingkup birokrasi Karawang. 

Pasalnya jika memilih Calon Sekda yang dosanya paling banyak bisa membuat roda pemerintahan terhambat karena yang bersangkutan dipastikan akan disibukkan oleh kasus hukum yang harus dihadapinya. 

"Saya harap Cellica memilih Calon Sekda yang dosanya paling sedikit demi lancarny birokrasi Karawang," tandasnya. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News