Cabut Izin Lingkungan Proyek Rumah Deret Tamansari !

BANDUNG - Bandung merupakan sebuah kota yang ikonik dengan berbagai suguhan wisata di berbagai daerahnya tak luput dari itu, Bandung pun selalu mempunyai isu/masalah yang selalu menarik para masyarakat di Bandung sendiri.

Contohnya Penolakan rumah deret Tamansari yang belum usai dengan persoalan pencabutan SK DPKP3 tahun 2017 tentang Pembangunan Rumah deret taman sari yang telah memasuki babak baru.

Kali ini perwakilan warga kawasan RW 11 Taman Sari yang tergabung dalam Forum Juang Tamandari Bandung (FJTB) bersama Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP) yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung menggugat dan melakukan aksi  mempermasalahkan keabsahan izin lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2018 lalu di PTUN Bandung, Senin (25/03/2019).

Dalam hal ini, hal serupa pun pernah terjadi tentang sengketa tanah yang berada di Kebon Jeruk,Kiara Condong. Dan sekarang terjadi kepada warga RW 11 Tamansari.

"Mereka mengklaim tanah tersebut dari tahun 1921 yang sebenarnya apabila melihat dari negara ini belum terbentuk, namun pemerintah kota Bandung pada rezim Ridwan Kamil sebagai walikota,dia mencaplok tanah Tamansari dan mengambil bahwa tanah tersebut adalah milik pemerintah Kota Bandung yang terpilih tahun 1921 dan 1930 oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu," ungkap Ilo, salah satu peserta aksi.

Selain itu, menurut data peta interaktif Badan Pertahanan Nasional (BPN), Tanah yang berlokasi RW 11 Tamansari adalah berstatus tanah negara bebad dimana Pemerintah Kota Bandung sama sekali tidak mempunyai sertifikat sebagai alas hak yang sag menurut UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.

Sehingga secara tidak langsung Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan izin lingkungan di tanah yang bukan jadi hak mereka.

Dengan dikeluarkannya Izin lingkungan tersebut bukan berarti secara otomatis memberikan legitimasi kepada pemerintah kota Bandung untuk membangun rumah deret, pasalnya izin tersebut masih terdapat cacat prosedur dan sangat tidak partisipatif dan tidak sesuai dengan amanat UU no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta PP No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.

"Warga Tamansari adalah warga yang lebih dari 20 tahun dengan itikad baik membayar pajak dan mengurus lahan di wilayah RW 11 Taman sari. Dengan perencanaan pembangunan Rumah deret otomatis akan menghilangkan hak-hak yang melekat dan yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi oleh negara," ungkap Eva sebagai perwakilan dari Warga RW 11 Tamansari. (MFS)

Berdasarkan itu Mereka menuntut :

1. Cabut izin Lingkungan Nomor 0001/LINGK.PEM/VII/2018/DPMPTSP
2. Hentikan Pembangunan Rumah deret Tamansari karena telah memiskinkan dan melucuti hak asasi warga RW 11 Tamansari.
3. Terbitkan sertifikat Hak milik warga RW 11 Tamansari Bandung.

Tags:

Berita Terkait

Related News