Oknum Kades saat berfoto bersama Cagub Dedi Mizwar

KARAWANG- Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) memohon belas kasih dari Panwaslu agar rekan sejawatnya terhindar dari hukuman penjara.

"Bagi yang sudah terjadi kepada Panwaslu dan jajaranya cobalah pendekatan persuasif dengan kades yang melakukan hal tersebut, kasih dulu peringatan dan pernyataan tidak akan melakukan lagi hal teresebut," ucap Humas Apdesi, Udin Abdulgani kepada portaljabar.net, Minggu, (11/03/2018).

Udin yang juga menjabat sebagai Kades Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Kulon ini menganggap hukuman berupa peringatan keras dan pernyataan tertulis adalah langkah yang bijak.

"Mungkin ini suatu langkah yang bijak untuk Panwaslu terhadap Kades," ucapnya.

Apdesi juga berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dengan memberikan saran pada anggotanya.

"Saran Apdesi untuk Pilgub, Kades jangan melakukan politik praktis atau memberikan dukungan kepada salah satu Pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur secara langsung apa lagi memfasilitasi adanya  pertemuan denga Paslon tersebut," ucapnya.

Hal ini terus diingatkan oleh Apdesi agar sesama kades tidak terjerat aturan pidana pemilu yang bisa mengantarkan ke jeruji besi jika nekat melanggar

"Karena ada sanksinya pejabat publik, khususnya kades dan perangkat ada sanksinya. Sekarang akan lebih ketat pengawasan dari Panwaslu begitu pun Petugas Pengawas Lapangan (PPL) di desa-desa," ucapnya.

Bagi Apdesi sah-sah saja seorang kades memiliki pilihan politik namun lebih hati-hati lagi dalam mengekspresikan dukungan tersebut agar tidak terjerat oleh aturan. 

"Karenanya harus hati-hati walaupun kades mempunyai pilihan politik, karena resikonya akan merugikan kita," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kepala desa yang terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat melanggar pasal 70 Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan KPU Pasal 66 Ayat 2 Huruf C tentang pilkada. Larangan bagi kepala desa terlibat politik praktis juga diperkuat dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.(Uya)

baca juga

DIDUGA KADES TIDAK NETRAL DI PILGUB JABAR, PANWASLU AKAN MINTA KLARIFIKASI