Pakar Hukum Dukung Pemda Segera Berhentikan Kepsek Terkena Periodisasi

ilustrasi/net

Uya
2018-05-13 16:25:53
658

KARAWANG- Pakar Hukum yang spesialisasinya di bidang Hukum Administrasi Negara, Muhammad Gary Gagarin Akbar, mendukung Pemda Karawang memberhentikan Kepala Sekolah (Kepsek) yang terkena periodisasi di bulan Januari dan April tahun dengan menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan.

"Untuk sementara pakai  regulasi yang lama dulu (Perda 8 Tahun 2009)," ucap Gary kepasa Portaljabar.net, Minggu, (13/05/2018).

Hal ini dilakukan karena sifatnya mendesak karena besarnya tekanan Calon Kepala Sekolah (Cakep) yang sudah menunggu sejak tahun 2016 tanpa kepastian. "Langkah terbaik menurut saya, sambil menunggu Perda yang baru disahkan," jelasnya.

Dalam membuat regulasi (Perda) yang baru tidak perlu harus menunggu Peraturan Menteri (Permen) nya terbit, karena akan memakan waktu lama. "Sedangkan di lapangan membutuhkan tindakan yang cepat," ujarnya.

Apalagi Peraturan Pemerintah tentang Guru dan Dosen yang menjadi pangkal masalah tersebut juga masih baru. Sehingga Pemda Karawang seharusnya tanggap merubah Perda yang lama. "Karena Perda nya sudah tidak relevan maka pemerintah daerah harus segera membuat regulasi yang baru," ucapnya.

Gary menegaskan Perda 8 Tahun 2009 tidak bisa langsung dianggap tidak berlaku selama belum ada dasar hukum yang menyatakan secara tegas mencabut Perda tersebut maka Perda terssbut masih berlaku.

"Hanya saja sudah tidak relevan lagi digunakan, artinya Perda itu tidak sesuai lagi untuk digunakan karena cantolan hukumnya sudah ada yang berubah," jelasnya.

Namun Pemda secara hukum masih boleh menggunakan perda tersebut karena masih berlaku. "Saran saya sebaiknya Pemda bersama DPRD segera membuat Perda perubahan atau perda yang intinya mencabut perda terkait hal tersebut," pungkasnya. (Uya)

 

BACA JUGA :

NILAI PKKS DIBAWAH STANDAR, KEPSEK HABIS PERIODESASI AKAN DICOPOT