CIREBON,- Guna melahirkan berbagai ide atau gagasan baru serta kebijakan dalam rencana menangani bahasa daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor ) Penanganan Bahasa Daerah wilayah Budaya Cirebon Dermayu.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Luxton Hotel, Kota Cirebon, 22-23 November 2023.
Rakor Penanganan Bahasa Daerah wilayah Cirebon Dermayu, merupakan kegiatan terakhir, setelah sebelumnya dilaksanakan di wilayah Melayu Betawi (Bogor) dan Priangan (Garut).
Acara dibuka secara langsung oleh Kadisparbud Jabar Benny Bachtiar.
Dalam sambutannya, Kadisparbud menyampaikan pentingnya bahasa daerah sebagai identitas budaya. Terlebih Jawa Barat memiliki tiga wilayah budaya yaitu Cirebon Dermayu, Sunda Priangan, serta Melayu Betawi.
Benny juga menegaskan, jangan sampai bahasa daerah menjadi bahasa yang terancam, yang tidak digunakan lagi oleh generasi penerus.
Sementara Kabid Kebudayaan Disparbud Jabar Febiyani mengatakan, dalam rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mendengarkan sejauh mana penanganan bahasa daerah oleh dinas terkait.
“Kita ingin mendengarkan bagaimana penanganan bahasa daerah di dinas yang menanganinya juga di dinas Pendidikan. Di tiap wilayah itu ternyata berbeda,”ucap Febiyani, Kamis (30/11/2023).
Ia menambahkan, selain ingin mengetahui bagaimana penanganan bahasa daerah oleh instansi terkait, pihaknya juga ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh komunitas.
Dikatakan dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui dan harus memfasilitasi penggunaan bahasa daerah.
“Ujung-ujungnya peningkatan pengguna bahasa daerah atau bahasa daerah itu tidak hilang. Bahasa daerah di Jawa Barat itu banyak, ada yang menganggap bahasa daerah berbeda dengan dialek, tapi kita hilangkan istilah itu, yang penting yang digunakan sehari hari oleh masyarakat di Jawa Barat itu beragam,”jelasnya.
Dengan Rakor tersebut, diharapkan adanya sinergitas antar instansi atau lembaga terkait.
Febiyani mencontohkan, peran serta Dinas Pendidikan untuk melakukan pengenalan atau pembelajaran terhadap usia dini, penggunaan bahasa daerah di lingkungan sekolah.
“Jadi bukan hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan saja. Tapi juga Dinas Pendidikan juga. Karena penting diajarkan ke anak usia dini,”ujar dia.
“Intinya jangan sampai misalnya lahir dan besar di Bandung, tapi tidak bisa bahasa Sunda. Ini juga sebagai upaya agar generasi penerus menggunakan bahasa daerah di wilayahnya,”tegasnya.
Febiyani juga mengapresiasi banyaknya platform digital saat ini, yang digunakan anak muda untuk memodernisasi bahasa daerah, sebagai bahasa pergaulan.
“Misalnya bahasa Sunda dengan gaya Korea,”ucap dia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ungkap Febiyani, terus mendorong kabupaten/kota untuk regulasi yang mengatur penggunaan bahasa daerah.
“Harus dikuatkan. Ada kabupaten/kota yang sudah mempunyai perangkat itu, ada juga yang belum. Ini juga yang harus di dorong bersama sama supaya bahasa daerah di Jabar berkembang dan diwariskan ke generasi selanjutnya, menjaga kelestarian bahasa daerah,”jelasnya.
Sementara itu, Rakor diikuti oleh unsur Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Lembaga Kebudayaan dari Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang.
Selain itu, juga menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya yakni Judi Wahjudin, S.S., M.Hum (Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbudristek RI), Prof. H. Endang Aminudin Aziz, MA., Ph.D. (Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI), Dr. Hj. Herawati, S.S., M.A. (Kepala Balai Bahasa Jawa Barat), serta unsur-unsur dari Bappeda Jawa Barat, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Disbudpar Kota Cirebon, Disdik Kabupaten Cirebon, dan Lembaga Kebudayaan Kabupaten Indramayu. (*)