PORTALJABAR – Pekerjaan Normalisasi saluran irigasi untuk meningkatkan program ketahanan pangan di pedesaan, yang sumber anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Karawang tahun 2025 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang terkesan tidak transparan. Hal tersebut membuat Ketum Forum Wartawan Bersatu Indonesia (FORWABI) Syarif Hidayat S.H angkat bicara.
“Setiap pekerjaan yang sumber anggarannya berasal dari APBD Kabupaten itu harus jelas dan tidak boleh ditutup-tutupi atau kata lain harus transparan. Pasalnya, semua dinas manapun harus membuat data Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) apapun kegiatannya agar transparan dalam pagu perkejaan tersebut. Jadi tidak ada indikasi kecurangan laporan kerjanya,” ucap Arif pada portaljabar.net. Rabu (14/4).
Syarif mengungkapkan, anggaran pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Karawang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati. Perda Nomor 14 Tahun 2016 mengatur organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas PUPR, sementara Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 lebih detail tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Dinas PUPR.
“Dinas PUPR menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam Perda dan Peraturan Bupati. Adapun perihal pekerjaan normalisasi di beberapa titik yang sedang dikerjakan saat ini oleh dinas PUPR dengan tidak memasang papan informasi itu diduga beraroma korupsi”, jelasnya.
Lebih lanjut Syarif mengatakan, pekerjaan normalisasi yang tidak transparan dapat mengarah pada berbagai masalah, termasuk pemanfaatan anggaran yang tidak tepat, potensi korupsi, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Transparansi dalam pekerjaan normalisasi sangat penting untuk memastikan efektivitas proyek, menjaga akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik.
“Dengan memastikan transparansi dalam pekerjaan normalisasi, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik, mencegah potensi penyimpangan, dan memastikan proyek berjalan efisien dan efektif. Saya berharap kepada dinas PUPR Karawang bisa menjelaskan kepada publik perihal anggaran pekerjaan tersebut dari mana dan berapa nilai anggarannya,” pungkasnya. (wins)
