PORTALJABAR, JAKARTA – Perwakilan pemerintah memeberikan pembelaan mengenai Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Pembelaan itu terkait gugatan terhadap UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi .
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan pemerintah memastikan beleid tersebut berdampak positif kepada masyarakat, termasuk pemohon.
‘Para pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja, justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (17/7/2021).
Lanjutnya, ada empat manfaat dari UU Cipta Kerja. Pertama adalah penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan sektor UMKM dan koperasi.
“Ini adalah upaya menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya, dan tidak lupa keseimbangan dan kemajuan antar-daerah dalam kesatuan ekonomi nasional,” bebernya.
Kedua, UU Cipta Kerja juga akan memastikan terjaminnya hak masyarakat sebagai tenaga kerja memperoleh pekerjaan dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
“Ketiga penyesuaian aspek pengaturan yang berkaitan keberpihakan dan penguatan serta perlindungan UMKM dan koperasi dan industri nasional,” lanjutnya.
Tujuan yang terakhir adalah penyesuaian aspek pengaturan yang meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional.
Pemerintah juga meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta anggota majelis untuk memberikan empat keputusan dalam sidang uji formil. Pertama, menerima keterangan Presiden yang diwakili 10 menterinya secara keseluruhan.
“Majelis hakim Mahkamah Konstitusi pemerintah telah menyerahkan 148 alat bukti dan alat bukti yang telah disahkan kemudian berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas pemerintah memohon kepada yang mulia majelis hakim,” tandasnya.
Sumber: SINDO
Discussion about this post