KOTA BANDUNG,- Ramainya pemberitaan tentang praktek KKN di lingkungan Pemprov Jabar pada pelantikan rotasi Pejabat Eselon III di akhir Februari 2023 pekan lalu, berbuntut panjang.
Selain terhambatnya pelantikan beberapa kekosongan jabatan struktural dan fungsional saat ini, dugaan kuat langsung mengarah pada salah satu UPTD di Dinas Perkebunan yaitu Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan (BPPBP) Jawa
Barat.
Aktifis anti korupsi Agus Satria mengklaim bahwa dirinya telah mendapatkan bukti
petunjuk kuat adanya skandal pengaturan pejabat ini,
“Kami punya bukti elektronik
berupa tangkapan layar percakapan antara saudara J oknum TAP dengan M dan A sebagai perantara saudara A yang telah dilantik menjadi Kepala BPPBP Jabar,” tegas Agus pada awak media.
Meskipun alat bukti elektronik/digital ini harus diuji melalui uji forensik agar bisa
dihadirkan di persidangan jika kasus ini berlanjut, Agus Satria mengaku sangat optimis bahwa memang telah terjadi skandal pengaturan pejabat oleh J oknum TAP.
“Terlepas nanti dibuktikan adanya gratifikasi atau tidak, tapi bukti percakapan diantara mereka untuk pengondisian pejabat ini lebih dari cukup untuk menjawab bahwa
penentuan pejabat di Pemprov Jabar tidak murni melalui Merit System dan Aplikasi yang dibanggakan Gubernur Jawa Barat melainkan bisa “By Order” diantara mereka,” tukas dia.
Selanjutnya Agus Satria akan menyerahkan bukti petunjuk elektronik/digital ini kepada
lembaga-lembaga negara terkait yang berwenang menindaklanjuti laporan masyarakat seperti Ombudsman, Kejaksaan maupun KPK sesuai laporan pada Desember 2022
“Kami sebagai masyarakat menaruh
harapan dan kepercayaan pada lembaga-lembaga dimaksud untuk dapat menegakkan hukum sebagai panglima diatas segalanya, ini demi kebaikan bangsa pada umumnya
dan Jawa Barat pada khususnya,” tandasnya.(*)
