BANDUNG,- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Benny Bachtiar meminta semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi mendorong kemajuan kebudayaan Jawa Barat.
Hal itu dikatakan Benny, disela kegiatan dialog sosialisasi dukungan kemajuan budaya, dan juga terkait program dana Indonesiana pemerintah pusat.
“Semua pemangku kepentingan di Jawa Barat harus bekerja bersama sama untuk peningkatan kemajuan kebudayaan,”jelas Benny di Bandung, Kamis (4/7/2024).
Ia menambahkan dialog tersebut bukan hanya untuk kemajuan kebudayaan, namun juga sebagai bagian dari keterbukaan publik reformasi birokrasi.
Dengan adanya dialog yang sekaligus juga sosialisasi dukungan kemajuan kebudayaan, pemerintah kabupaten/kota ungkap Benny, tidak lagi beranggapan pemerintah pusat atau Jawa Barat tidak memberikan bantuan bagi kemajuan kebudayaan di daerah.
Apalagi kini pemerintah pusat menggulirkan dana Indonesiana sesuai dengan Perpres no 111 tahun 2021. Dana Indonesiana merupakan dukungan pemerintah, bagi para pelaku kebudayaan.
Benny juga mengungkapkan, pemerintah pusat bakal menggulirkan program dana Indonesiana, yang nantinya dapat diserap oleh daerah sebagai bantuan guna mendorong kemajuan kebudayaan kelompok maupun perorangan.
“Nanti ada sosialisasi lagi, bagaimana daerah bisa menginput atau menyerap dana pemerintah pusat itu,”jelas dia.
Sementara Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Febiyani mengatakan, sasaran sosialisasi dukungan kemajuan kebudayaan adalah pemerintah kabupaten/kota seta komunitas budaya di Jawa Barat. Sehingga nantinya setiap daerah kata Febiyani, dapat memahami mana saja yang dapat di bantu oleh pemerintah pusat maupun Jawa Barat.
“Bukan berarti itu sumber satu satunya. Komunitas maupun pemerintah kabupaten/kota harus kreatif dan kolaborasi. Kata kuncinya kreatif dan kolaborasi, jangan mengandalkan anggaran dari pemerintah semata tapi dalam kegiatannya mencari peluang-peluang yang ada,”jelasnya.
Sementara terkait dana Indonesiana, Febiyani menjelaskan, dana abadi kebudayaan yang dianggarkan pemerintah pusat itu dapat diakses oleh siapa saja dengan aturan yang berlaku. Pihaknya juga bakal melakukan sosialisasi untuk masalah ini.
“Ayo, kalau punya program. Tapi tidak berarti asal ngusulin, ada tahapan tahapannya. Ini juga menjadi media edukasi bagi para pelaku kebudayaan, kalau mau mengajukan ada prosedurnya,”jelas dia.
Dalam dialog dan sosialisasi dukungan kemajuan kebudayaan yang digagas Pemprov Jabar melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat itu, hadir sebagai nara sumber Koordinator Kerjasama, Humas dan Data Ditjen Kebudayaan Kemendikbud ristek RI Darmawati S.S dan Kepala BPK Wilayah VII/Plg. Kepala BPK Wilayah IX Lita Rahmawati. (*)
