SUMEDANG,- Demi mendukung terciptanya Indonesia Emas 2045, IPDN-Kemendagri gelar kuliah umum dengan tajuk “Kepemimpinan Transformasi Dan Strategi Hilirisasi Nasional Menuju Indonesia Emas”.
Kuliah umum ini disampaikan oleh Menteri Investasi yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, S.E., M.Si dihadapan 4.796 orang praja dan mahasiswa IPDN.
Dihadapan ribuan praja, Menteri Investasi menekankan bahwa praja merupakan pelayanan terbaik bangsa yang berfungsi untuk menjaga benteng persatuan dan keutuhan negara.
“Para praja inilah yang nantinya menjadi pewaris masa depan bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, maka praja harus dibekali dengan baik semua pengetahuan dan data-data konkret terkait hal tersebut,” ujar Bahlil.
Ia pun menerangkan terkait dinamika global yang mengancam perekonomian Indonesia diantaranya perang dagang AS-Tiongkok, pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19, perang Rusia Ukraina, deflasi dan perlambatan ekonomi tiongkok, konflik palestina israel dan pelemahan nilai tukar rupiah.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diangkat 5,05% sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I tahun 2024 tercatat 5,11%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023, merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia,” ujarnya.
Kontribusi pertumbuhan ekonomi kita dipengaruhi oleh 4 faktor yakni konsumsi, investasi, spending pemerintah dan eksport import.
“Jadi untuk itulah kita membutuhkan investasi yang kuat, yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inilah juga yang membuat Kementerian Investasi mendorong setiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha dan UMKM daerah,” tutur Bahlil.
Kolaborasi investasi besar dengan pengusaha nasional daerah menurutnya dapat membantu membangun daerah dengan adanya sumber pertumbuhan ekonomi baru guna mewujudkan visi Indonesia sentris.
Selain itu, pengusaha daerah dan UMKM yang ada di daerah dapat memiliki peluang besar naik kelas untuk memajukan daerah masing-masing serta dapat menahan laju urbanisasi dalam rangka pemerataan ekonomi nasional.
Bahlil juga menyampaikan tentang perlunya dilaksanakan kerja sama antara Kementerian Investasi dengan IPDN dalam rangka melatih praja untuk memahami pengetahuan tentang pentingnya investasi dan hilirisasi serta untuk mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah termasuk upaya mempercepat perijinan.
Sehingga para praja memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang pengembangan investasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya dalam membangun dan mensejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Pada kesempatan ini, IPDN memberikan penghargaan Bintang Kartika Astha Brata dan Alumni Kehormatan kepada Menteri Investasi tersebut.
“Penganugerahan ini diberikan atas dedikasi dan prestasi yang diraih Bapak Bahlil sebagai Menteri Investasi, atas prestasi dan capaian kinerja yang sangat baik serta semangat Bapak Menteri dalam mewujudkan investasi juga menjadikan vocal point dalam mengkoordinasikan seluruh invetasi terutama didalam mewujudkan kondisi yang kondusif dalam melakukan investasi guna memajukan perekonomian,” tutur Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M, Kamis (11/7/2024).
Menurut Hadi, semasa kepemimpinannya sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM capaian realisasi investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) terus mengalami peningkatan.
“Data terbaru yakni tahun 2023, realisasi investasi Indonesia sebesar Rp 1.418,9 Triliun, capaian tersebut melampui target pemerintah yakni Rp 1.400 triliun. Capaian ini meliputi realisasi PMA sebesar Rp 744,0 triliun dan PMDN sebesar Rp 674,9 triliun,” ujarnya.
Rektor juga menyinggung dampak investasi dengan perkembangan penyerapan Tenaga Kerja Indonesia.
“Tahun 2023 penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berjumlah 1.823.543 orang, ini naik sekitar 500.000 orang dari tahun sebelumnya,” kata dia.
Selain investasi, lanjut Hadi, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, diperlukan pula sinergitas antara kepemimpinan transformasional yang visioner dan strategi hilirisasi yang efektif.
“Pemerintah harus memainkan peran kunci dalam menyusun kebijakan yang mendukung transformasi ekonomi dan sosial, sementara masyarakat sipil dan sektor swasta juga berperan dalam mewujudkan visi tersebut melalui investasi dan inovasi,” tutur Hadi.
Melalui kuliah umum ini, Hadi berharap seluruh praja, mahasiswa dan civitas akademika IPDN dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang bagaimana Kementerian Investasi mengelola tata kelola pemerintahan terutama dengan kaitannya terhadap visi menuju Indonesia Emas 2045.
Pada kesempatan ini pula, Menteri Bahlil memberikan bantuan kepada IPDN berupa peralatan drumband. (*)
