BANDUNG,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mewujudkan destinasi wisata ideal.
Salah satu cara yang dilakukan yaitu menggandeng Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mengoptimalisasi potensi wisata di 27 kabupaten/kota.
Dalam rangka menyamakan visi tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi bersama Pokdarwis kabupaten/kota. Kegiatan dilaksanakan di Grand Sunshine Resort and Convention, Kabupaten Bandung, 19-20 Juni 2024.
“Kami mengajak para Pokdarwis di Jawa Barat untuk menciptakan sebuah destinasi wisata yang betul-betul memenuhi harapan atau ekspektasi para wisatawan. Mari kita berkolaborasi melahirkan ide-ide kreatif dan inovasi. Sebab ini sangat penting sekali dalam menciptakan destinasi wisata yang ideal,” ucap Kadisparbud Jabar Benny Bachtiar.
“Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Kami dari pemerintah siap membantu. Namun jangan selalu menunggu baru beraksi. Teman-teman Pokdarwis juga harus proaktif dalam melakukan pembinaan masyarakat di destinasi wisata daerah masing-masing. Jangan lupa perhatikan kearifan lokal. Sebab itu menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa,” tambahnya.
Untuk menambah wawasan, rakor ini juga diisi dengan penyampaian materi dari Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disparbud Jabar Ani Widiani.
Materi yang disampaikan antara lain Kebijakan dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jawa Barat, Sosialisasi Peraturan Perundangan Desa Wisata Jawa Barat, serta Sosialisasi Program Mang Kasep (Mari Ngariung Kelola Sampah).
Dalam kesempatan ini para perwakilan Pokdarwis dari 27 kabupaten/kota saling bertukar gagasan terkait potensi di daerahnya masing-masing.
Diharapkan kegiatan tersebut dapat memperkuat komitmen seluruh pihak terhadap pengembangan pariwisata di Jawa Barat.
“Saya ingin mengajak seluruh stakeholder terkait untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata di Jawa Barat. Kita harus membangun komitmen, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan juga masyarakat,” pungkas Kadisparbud Jabar. (*)
