PORTALJABAR – Kurangnya pengawasan dari dinas terkait, Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karyasari III Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang hingga saat ini diduga mangkrak. Pasalnya, bangunan ruang kelas yang di rehab tanpa ada pintu, jendela dan dinding.
Akhmad Fathoni, SH. sebagai aktivis media dan juga sebagai Ketua DPD Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Karawang berharap kepada pihak APH dapat turun langsung ke lapangan dan bisa mengevaluasi hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Kharisma Rosma Utama.
“Pihak sekolah sudah melaporkan hal ini ke Disdikpora Kabupaten Karawang. Namun hingga saat ini, 4 ruang kelas SDN Karyasari III masih belum ada tindak lanjut pembangunannya”, ungkap Fathoni pada portaljabar.net. Kamis (7/3).
Fathoni juga berharap kepada Bupati Karawang H. Aep Saepuloh segera merespon hal ini dan bisa segera memanggil pihak dinas terkait, terutama pihak pelaksananya.
Sementara, Kepala SDN Karyasari III Hj. Sri Herniawati, S,Pd mengungkapkan kondisi 4 ruang kelas yang direnovasi hingga saat ini belum ada kelanjutannya dari semenjak bulan Agustus 2023 lalu. Padahal, dalam papan informasi pelaksanaan rehabilitasi tercantum masa pelaksanaan hingga tanggal 9 Agustus 2023.
“Kami sudah menyampaikan hal ini ke Disdikpora Kabupaten Karawang, namun jawaban dari dinas hanya bersabar. Dengan kondisi 4 bangunan ruang kelas tanpa tembok dan pintu maupun jendela, bagaimana belajar mengajar bisa fokus. Karena, suara bising maupun hujan akan menggangu aktivitas belajar mengajar”, jelasnya.
Menurutnya, anggaran untuk rehabilitasi 4 ruang kelas cukup besar hingga menelan anggaran sebesar Rp. 199.079.000.00. Kami dari keluarga besar SDN Karyasari III hanya ingin rehabilitasi ini segera diselesaikan dan meminta kepada pihak pelaksana bertanggung jawab, agar dalam aktivitas belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik.
“Kami harus mengadu kepada siapa?, ke dinas pendidikan sudah, namun ya itu jawabannya sabar. Sedangkan ke Inspektorat tidak berani karena awam dan takut di salahkan oleh Pemerintah Daerah”, pungkasnya. (wins)
