PORTALJABAR – Pengawasan pengelolaan dana desa harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Masyarakat pun diminta aktif terlibat dalam perencanaan hingga pengawasan penggunaan dana desa dalam proses pembangunan.
“Laporan masyarakat merupakan ujung tombak dan sumber informasi utama bagi pemeriksa untuk menindaklanjuti segala penyalahgunaan dana desa.
Oleh karena itu peran aktif masyarakat akan menjadi kunci pengelolaan dana desa yang berkualitas,” ujar Ketua LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Pimpinan Cabang (PC) Karawang, Opie Wicaksana saat di jumpai di kediamannya. Selasa (21/4).
Opic menjelaskan sesuai dengan semangat Undang- Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, masyarakat merupakan subjek utama dalam proses pembangunan di kawasan perdesaan. Menurutnya keutamaan peran masyarakat tersebut harusnya dimanfaatkan secara optimal, sehingga pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan warga desa.
“Masyarakat harus berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dana desa,” ungkapnya.
Lanjutnya, saat ini pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam membangun kawasan perdesaan. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan pengalokasian dana desa yang besarannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan dana desa sehingga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pengalokasian dana desa tentu akan memperkuat proses percepatan pembangunan kawasan pinggiran dan desa-desa di Indonesia. Tentunya harus ada pengelolaan yang baik sehingga dana tersebut bisa menyejahterakan warga,” jelasnya.
Opie juga mendorong peran dari LSM, atau elemen masyarakat agar terlibat dalam proses pengawasan dana desa. Menurutnya keikutsertaan ini tidak hanya akan mendorong penggunaan dana desa tepat sasaran tapi juga akan terkelola dengan baik secara administratif. (wins)
