PORTALJABAR, KARAWANG – Kementrian Komunikasi dan Informatika RI menjadikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lentera Bangsa (LB) yang berlokasi di Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang sebagai lokasi pertemuan bersama beberapa sekolah lainnya untuk mengadakan agenda ‘workshop’ dengan topik utama mengenai kebutuhan peserta didik mengikuti pembelajaran secara daring.
Pantuan portaljabar.net di Lokasi kegiatan Workshop, Rabu 16 Juni 2021, terlihat tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ketat. Persiapan dilakukan oleh pihak lembaga pendidikan swasta menggunakan seluruh sarana dan fasilitas dari SMK Lentera Bansga (LB) Rengasdengklok untuk menyambut beberapa tamu undangan dari Kementrian Kominfo RI yang direncanakan akan didampingi sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkab Karawang.
Selain daring, diskusi juga mengulas transformasi digital Kabupaten Karawang yang dianggap memprihatinkan. Padahal, Kabupaten Karawang merupakan kabupaten yang letaknya tidak terlalu jauh dari ibu kota, yang berbatasan langsung dengan Bekasi, Bogor, dan tidak jauh dari Jakarta.
Kota Karawang termasuk kota yang besar yakni dengan luas sekitar 1.737,30 km yang saat ini dikenal sebagai kota industri. Sebagai kota industri, Kabupten Karawang termasuk kabupaten yang seharusnya mampu menjadi indikator.
Transformasi Digital di Wilayah Perdesaan dan Angkatan Kerja Millenial Yang Link dan Match Menuju Indonesia 4.0, Saat ini SMK Komputer dan Informatika menurut data dapodik sebanyak 71 sekolah negeri dan swasta.
Perkembangan dan pembangunan teknologi informasi merupakan hal yang tidak dapat ditunda lagi, Mempersiapkan sumberdaya manusia, infrastruktur, perangkat keras, dan perangkat lunak, memerlukan rencana strategis jangka pendek, menengah dan panjang.
Dan jika hal ini tidak dipersiapkan, akan mengakibatkan berbagai masalah serius dalam proses transformasi digital yang tidak produktif, bahkan dapat mengancam proses demokrasi, stabilitas sosial politik, dan tumbuh kembang generasi muda.
Ariani Djalal Founder Inisiatif Penggerak Desa Digital, mengatakan diskusi publik ini sebagai upaya untuk transformasi digital di wilayah pedesaan.
“Kabupaten Kerawang memilii jumlah desa sebanyak 297 desa, namun hanya 1 desa saja yang terdaftar dengan domain nama desa.id. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Kominfo Kabupaten Karawang. Kondisi seperti tentu saja sangat memprihatinkan,” tandas Ariani Djalal.
Hadir dalam diskusi publik Bambang Triasmoro selaku kasubdit Pemberdayaan Komunitas TIK Pandu Digital yang menyatakan “kami terus bersosialisasi pembentukan Pandu Digital di berbagai wilayah Indonesia melalui webinar dan melakukan pemberdayaan pandu digital di berbagai daerah.
“Para pandu memiliki kemampuan tehnis yang minimal mampu melakukan literasi digital,” ungkapnya.
Diskusi publik juga menghadirkan Jamalul Izza selaku ketua APJII yang menyatakan “APJII memiliki sekitar 500 anggota perusahaan ISP, salah satu program diantaranya adalah pelatihan SMK sebagai NOC/Network Operating Sistem. Sebenarnya ISP sangat memerlukan mitra NOC yang memiliki kompetensi untuk perawatan jaringan dan sebagainya”.
Indonesia diperkirakan akan menikmati era bonus demografi di tahun 2020-2035. Pada dekade tersebut, jumlah penduduk usia produktif mengalami lonjakan hingga 64% dari total populasi di Indonesia.
Hal ini akan menjadi peluang bagus jika kita dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.
Ariani Djalal menyatakan diskusi publik ini sebagai upaya menyatukan semua stakeholder dari para pelaku dan pengambil kebijakan, dari tingkat nasional hingga ke pemerintahan desa agar ada percepatan transformasi digital di kota industri Karawang.
Acara ini juga mendapat respon positif dan dukungan dari Kadis Kominfo Jawa Barat bapak Setiaji, Ketua Komisi 3 DPRD H. Endang Sodikin yang hadir dalam acara tersebut.
Ariani Djalal menandaskan bahwa fenomena permagangan SMK Vokasi sudah saatnya di ubah dan yang sesuai kompetensi link and match dengan industri penempatan permagangan SMK.
“Jikapun industri tak dapat menampung semua kapasitas permagangan, mengapa tidak dimulai pada permagangan tingkat pemerintahan desa?,” pungkasnya. (wins)
Discussion about this post