Tidak Cantumkan Nomor SPK Dalam Papan Informasi, LSM Lidik Karawang Minta Dinas PUPR Tindak Tegas Pelaksana

PORTALJABAR - Pekerjaan pelebaran jalan monumen pangkal perjuangan Rengasdengklok, Pelebaran Jalan Ciranggon Kutagandok Kutawaluya dan Pelebaran jalan Kemiri Cibuaya Kecamatan Jayakerta yang tidak mencantumkan nomor SPK dalam papan informasinya, Ketua LSM Lidik Karawang meminta kepada Dinas PUPR Kabupaten Karawang untuk menindak tegas pelaksana.

BacaJuga

Sampah di Rengasdengklok Semerawut, Ketua LSM Lidik Karawang Desak DLHK Karawang

Pelaku Pembacokan Remaja Hingga Tewas Ditangkap Unit Reskrim Polsek Rengasdengklok

Petani Desa Puspasari Gelar Syukuran bersama Anggota DPRD Kabupaten Karawang

Diketahui, Pekerjaan yang tidak tercantum Nomor SPK, yaitu Pelebaran jalan monumen pangkal Perjuangan Rengasdengklok Volume panjang 942 Meter, lebar 2 meter Anggaran Rp 979.929.992. dan pelaksana CV.ANUGRAH JAYA.

Kedua, Pelebaran jalan Ciranggon Kutagandok Kutawaluya Volume Panjang 2 × 418 meter, Lebar 1 meter, Nilai Kontrak Rp 385.421.000 dikerjakan Pelaksana CV.ANUGRAH JAYA.

Ketiga, Pelebaran Jalan Kemiri Cibuaya Kecamatan Jayakerta dengan Volume panjang 397 meter, Lebar 2×1 meter, anggaran Rp 391.480.345 dikerjakan oleh Kontraktor yang sama yaitu CV.ANUGRAH JAYA

Ketua LSM Lidik Karawang, Suhanta mengatakan dari tiga titik pekerjaan pelebaran jalan yang memakai anggaran pemerintah alias uang rakyat tersebut dikerjakan oleh CV.ANUGRAH JAYA patut disorot dan diduga ada kongkalingkong pihak oknum Dinas PUPR Karawang dengan oknum pihak kontraktor.

“Transparansi Dinas PUPR Karawang sudah tidak ada, terlihat jelas dari papan informasi yang tidak mencantumkan nomor SPK ini suatu pelanggaran. Karena, anggaran yang dipakai untuk membangun itu uang rakyat dan bukan uang kabid jalan dan jembatan. Ini jelas pelanggaran yang dilakukan Dinas PUPR Karawang,” Ucap Suhanta pada portaljabar.net. Sabtu (25/11).

Lanjut Suhanta, kami sangat Kecewa dengan kinerja Dinas PUPR Karawang di bagian Bidang Jalan dan Jembatan. Seharusnya, kepala bidang jembatan dan jalan menindak tegas ketika pelaksana yang membandel dan jangan diam seribu bahasa, kalau bisa blacklist CV tersebut karena sudah melanggar dan semaunya sendiri.

“Kami sebagai kontrol sosial menyesalkan kejadian ini dan kami akan tindak lanjuti mengirimkan surat ke Dinas PUPR Karawang. Seharusnya Dinas jeli ketika mau memulai pekerjaan, pengawas dinas PUPR harus tegas ketika ada kesalahan dari rekanan jangan diam seribu bahasa, Pungkasnya. (wins)