PORTALJABAR, JAKARTA – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengungkap cerita di balik penunjukan dirinya menjadi Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Megawati dalam sidang terbuka pengukuhan gelar profesor kehormatan (guru besar tidak tetap) Universitas Pertahanan, Jumat (11/6).
Megawati mengatakan tawaran tersebut datang saat dirinya sedang berada di luar negeri. Saat itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyampaikan pesan Jokowi.
“Suatu saat saya sedang di luar negeri, ditelepon oleh beliau [Pramono] bahwa saya ditanya di mana oleh presiden, karena saya akan dilantik sebagai ketua UKP,” kata Megawatai.
Megawati mengaku tak tahu tentang UKP. Ia lantas meminta penjelasan kepada Pramono.
“UKP itu apa?” kata ketua umum PDIP tersebut.
“UKP itu unit kerja presiden,” jawab Pramono seperti ditiru oleh Megawati.
Megawati mengatakan Pramono lantas menjelaskan jika UKP adalah unit kerja untuk pembinaan ideologi Pancasila. Ia pun mempertimbangkan dan akhirnya menerima tawaran tersebut.
“Saya terus berpikir, aduh tapi kok di situ ada ideologi Pancasila ya? Jadi saya bilang; sana bilang sama presiden. Iya deh saya mau dilantik,” ujarnya.
Tak lama setelah itu, Megawati pulang ke Indonesia. Ia lalu bertemu dengan Jokowi. Dalam kesempatan itu Megawati sempat melontarkan protes kepada Jokowi karena diberi jabatan di UKP.
Putri Presiden Sukarno itu merasa level jabatan di UKP jauh dari jabatan yang ia emban sebelumnya. Megawati pun membandingkan posisinya tersebut dengan jabatan Presiden ke-5 RI
“Ketika bertemu dengan bapak presiden, saya langsung bilang; pak kok bapak tega banget. Kok penugasan saya melorot banget ya. Bukankah saya presiden ke-5? Kok saya jadi ketua dewan pengarah UKP? Bapak tau unit itu letaknya di mana ya di struktur? Beliau terpingkal-pingkal,” kata Megawati kepada Jokowi ketika itu.
UKP-PIP kini telah berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 2018. BPIP merupakan salah satu badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
