PORTALJABAR – Rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru bernama Nusantara di Kalimantan Timur disebut pakar kebijakan publik akan memberatkan pos anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang terjepit di tengah pengeluaran besar untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dampaknya, alokasi program-program prioritas untuk masyarakat dalam APBN berpotensi besar akan dikorbankan karena dialihkan untuk IKN. Dilansir dari situs IKN yang juga dikutip beberapa media, tertulis pendanaan IKN dari total sekitar Rp466 triliun, sebesar 53,5% menggunakan APBN dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema KPBU, swasta dan BUMN.
Melihat dari Alokasi Dana Yang cukup besar serta Kondisi Ekonomi Negara yang cenderung stagnan, Muhammad Zeinny Memandang,” perlu adanya Efisiensi dan efektifitas anggaran serta renstra Negara terkait pemindahan Ibu Kota atau Akselerasi Ekonomi, Kebijakan atas kondisi itu perlu diambil langkah Konkret Oleh Pemerintah” Tutur Kompartemen Keuangan BPC Hipmi Keuangan Tersebut.
Harapan IKN sesuai narasi Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar IKN, dapat terwujud dan bisa selaras Efektif dengan Kesehjateraan Ekonomi Masyarakat Hari ini, yang pada realitasnya belum bangkit secara maksimal.
Dilansir dari (bisnis.Com) Istana Negara menjadi infrastruktur utama yang wajib ada saat dimulai pemindahan ibu kota. Kompleks Istana Negara akan dibangun di lahan luas 100 hektare dari sebelumnya 55 hektare yang nantinya mengakomodasi ruang terbuka hijau (RTH) berupa botanical garden yang lebih besar. Untuk kawasan pemukiman, Kementerian PUPR akan membangun 100.000 rumah. Adapun, total target populasi yang akan tinggal di IKN Nusantara mencapai 320.000 orang hingga tahun 2045 sehingga membutuhkan sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah.
Dalam Kesempatan lain, Muhammad Zeinny juga Berpesan Bahwa,” Perencanaan pembangunan Ibu kota baru nantinya harus selaras juga dengan perkembangan Kesehjateraan Masyarakat di Wilayah Tersebut terkhusus Ekonomi Masyarakat Secara Umum, jangan sampai Wilayah Sosiologis Baru yg muncul yang malah menjadi Oligarki baru dan pada akhirnya Ekonomi Rakyat tidak terbantukan” Tutur Muhammad Zeinny
“Maka Perlu Pentingnya Pemerintah Untuk Mengkaji secara komperehensif dengan Kementrian Terkait guna bisa dimaksimalkannya harapannya penyelarasan Ekonomi negara bukan malah menjadi proyek mangkrak atau kebijakan dengan Minus perencanaan secara teknis ataupun fundamental. Perlu juga pemerintah Untuk Memperhatikan Dari berbagai sektor baik dari pengusaha, Akademisi ataupun Unsur Masyarakat Lainnya” Tutup Muhammad Zeinny.
Kontributor :
Muhammad Zeinny H.S S.E MBA (CAND)
Kompartemen Keuangan BPC HIPMI Karawang
MBA Student Institut Teknologi Bandung
Discussion about this post