KOTA BANDUNG,- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, Adiyana Slamet menyayangkan molornya jadwal Analog Switch Off (ASO).
ASO tahap 1 yang semula diagendakan berjalan pada 30 April 2022 terpaksa digeser ke akhir Juni atau awal Juli.
Hal ini disebabkan adanya berbagai permasahan yang di temukan hingga akhirnya menghambat rencana besar tersebut.
“Ibarat kekhawatiran yang menjadi nyata, padahal jauh dari sebelum awal pelaksanaan tahap pertama yang semula di rencanakan, berbagai catatan telah disampaikan kepada kementerian,” kata Adiyana dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (12/5).
Adiyana mengatkan pihaknya bersama Komisi I DPRD Jabar, Diskominfo Jabar, dan KPID men perihal distribusi STB, oleh pemegang multifleksing maupun oleh kementerian.
Hal itu, tegas dia, sudah diingatkan dari awal Maret 2022 lantaran ASO ini merupakan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa.
“KPID Jabar menganggap ASO ini merupakan kebijakan yang sangat strategis dan bermanfaat besar tidak hanya untuk masyarakat, namun juga untuk kemajuan bangsa,”tegasnya.
Naasnya diutarakan Adiyana, sejumlah isu yang menghambat ASO ditemukan.
“Seperti pendistribusian STB untuk di 12 kota/kabupaten yang masuk tahap pertama terhambat, padahal seharusnya 600.000 lebih STB sudah di sebar namun nyatanya baru kurang lebih 0,5 persennya saja yang sudah terealisasi di Jawa Barat dan sekitar 5 persen di seluruh Indonesia. Lalu kolaborasi yang tidak maksimal dari pemegang Mux terhadap pemerintah daerah di berbagai tingkatan hingga ke KPID Jabar, contohnya kami tidak dilibatkan dalam pendistribusian STB yang dilakukan pada beberapa waktu lalu, bahkan kami pun tidak di informasikan rencana itu. Dan yang terakhir, kami menemukan data alamat penerima manfaat STB Gratis ini tidak lengkap, dimana RT/RW dari penerima manfaat ini tidak ada, ini akan sangat menjadi rawan pembagian STB tidak tepat sasaran,”terangnya.
Lebih jauh disampaikan Adiyana, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin bersama pemerintah provinsi, melakukan berbagai cara, agar molornya ASO ini tidak terjadi berlarut larut.
“Kami akan berupaya berbicara dengan pemerintah pusat dan pemegang Mux agar pendistribusian bisa melibatkan pemerintah daerah demi ketepatan sasaran penerima manfaat, sehingga molornya ASO ini tidak berlarut larut, ini salah satu cara yang akan terus kami upayakan,”ucapnya.
Hal senadapun di katakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Ika Mardiah.
Pihaknya sangat menyesalkan kondisi seperti ini harus terjadi, padahal ia secara terbuka mengaku dukungan besar dari Pemprov dan Gubernur akan di lakukan jika komunikasi dari pemegang Mux dilakukan.
“Sangat kami sesalkan sekali kondisi yang kami khawatirkan sebelumnya malah terjadi, padahal pak gubernur sendiri dan kami di tingkatan provinsi sudah terang terangan siap mendukung menyukseskan ASO ini, asalkan ada komunikasi dari pemegang Mux,”katanya.
Ia pun berharap adanya evaluasi kedepan sehingga ASO bisa berjalan dengan maksimal dan optimal bukan hanya sekedar wacana apalagi ceremony semata.
“Perlu di evaluasi udah bener belum sih kebijakan saat ini, sehingga kita semua di daerah mendapatkan informasi yang jelas, di ikut sertakan bersama sama, dalam setiap langkah yang dilakukan pemerintah pusat ini,”tutupnya. (*)
Discussion about this post