KOTA BANDUNG, - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menjadi responden dalam program Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022.
Uu diwawancarai oleh petugas Regsosel dan dihadiri langsung Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Marsudijono di Ruang Lokantara Gedung Sate Jalan Diponegoro, Selasa (18/10).
“Hari ini kami kedatangan tim sensus dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Di mana datang langsung Pak kepalanya dan tim yang mensensus saya. Dengan kedatangan petugas ke Gedung Sate mensensus saya, ini berarti dimulainya masyarakat Jawa Barat satu data Indonesia,” beber Uu kepada awak media.
Uu berharap masyarakat Jawa Barat menerima petugas sensus dengan baik, jangan kabur, jangan menghilang dan jangan takut karena ini adalah untuk kebaikan bersama.
Selain itu, Uu mengimbau agar masyarakat memberikan data dengan sebenar-benarnya dan tidak berbohong.
“Saya mengajak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Barat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Ini dan terima mereka yang datang dari petugas BPS dan berikan jawaban jujur demi kepentingan pembangunan masyarakat yang ada di Jawa Barat,” ujarnya.
Uu menambahkan data yang saat ini sedang diambil dari seluruh masyarakat Jawa Barat ini akan dijadikan bahan untuk proses keputusan-keputusan pemerintah dalam bidang pembangunan, baik pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ataupun ekonomi yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Ia menambahkan, bila masyarakat salah memberikan data, pihaknya khawatir pemerintah juga salah mengambil keputusan pembangunan, termasuk juga pendistribusian BLT yang membutuhkan data akurat agar tepat sasaran.
Bila pemerintah salah mengambil keputusan pembangunan, imbuhnya berarti keputusan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak sesuai dengan kenyataan masyarakat.
“Saya berharap masyakat memberikan data dengan baik dan kami tanggung jawab terhadap data yang diberikan Insyaallah aman,” tandasnya.
Sementara Kepala BPS Jabar, Marsudijono mengatakan BPS ditugaskan oleh Pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk melakukan Pendataan Awal Regsosek mulai tahun 2022.
Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 yaitu: “BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan penduduk miskin ekstrem dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data dasar”.
Menurutnya, Registrasi Sosial Ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan Satu Data Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan pendataan awal dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober-14 November 2022 di seluruh wilayah Indonesia.
“Seluruh penduduk dicatat secara de jure (penduduk yang secara resmi masih terdaftar di KK tanpa melihat keberadaannya di wilayah administrasi KK) dan de facto (penduduk yang benar-benar menetap dan tinggal di suatu wilayah tanpa melihat kepemilikan KK setempat). Sasaran pendataan Awal Regsosek Tahun 2022 adalah 100% keluarga di Jawa Barat,” bebernya.
BPS Jawa Barat, kata dia, menurunkan 79.864 petugas yang akan melakukan pendataan secara door to door dan mengumpulkan informasi kependudukan dan ketenagakerjaan, kondisi perumahan, kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.
Sedangkan output yang dihasilkan adalah basis data sosial ekonomi seluruh penduduk yang diperingkat berdasarkan tingkat kesejahteraan
Regsosek bisa dimanfaatkan untuk perlindungan sosial yang adapatif.
“Saya memohon dukungan semua pihak dalam mensukseskan Pendataan Awal Regsosek 2022 di Jawa Barat. Mari bersama membangun Satu Data Indonesia dengan menerima kedatangan petugas BPS dan memberikan jawaban sebenarnya,” pungkasnya. (nie/*)
Discussion about this post