PORTALJABAR - Dalam pembahasan anggaran Pemerintahan Kota Bandung, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya memertanyakan penyerapan anggaran Kota Bandung di semester pertama Tahun Anggaran 2021 yang sangat rendah.
Pemkot Bandung menanggapi dengan penjelasan bahwa kegiatan tertunda karena adanya pandemi Covid-19.
Pemkot menjelaskan bahwa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berpengaruh terhadap aktifitas ekonomi di Kota Bandung, khususnya kegiatan jasa kepariwisataan, jasa perdagangan, jasa hiburan, sehingga omset usaha menurun drastis yang sangat berpengaruh terhadap pajak daerah, yang membuat pendapatan daerah belum tercapai secara maksimal.
“Pertama-tama, Covid-19 sudah berlangsung sejak 2020, jadi apakah Pemerintah Kota Bandung bersikap sama saja di 2021? Apakah kita tidak mempelajari sesuatu dari tahun lalu?” ujar Erick, Sabtu (7/8).
Sejak pandemi, pemerintah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan dampaknya telah dapat dipelajari. Berdasarkan hal itu, pada 2021 seharusnya Pemkot Bandung sudah menemukan langkah untuk menanganinya.
“Kedua, kita harus ingat bahwa seluruh anggaran Kota Bandung bertujuan untuk kesejahteraan warga Kota Bandung, sesuai tujuan RPJMD. Masalah anggaran Kota Bandung bukan utamanya soal Pendapatan Asli Daerah yang belum tercapai secara maksimal, melainkan warga Kota Bandung tidak punya pendapatan, bahkan secara minimal pun tidak tercapai. Apa gunanya ada program, jika tidak untuk menunjang kesejahteraan warga? Kita harus membuat prioritas dengan memakai hati, bukan hanya mengedepankan birokrasi,” beber politisi Partai Solidaritas Indonesia.
Erick yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bandung menunjukkan bahwa dalam Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2021, terjadi surplus sebesar Rp 526,16 miliar.
“Terdapat dana sebesar Rp 526 miliar yang tersimpan di dalam rekening Pemkot Bandung. Memang kita membutuhkan uang kas yang cukup, tetapi saat ini warga membutuhkan program-program untuk memulihkan kondisi. Seharusnya Pemkot Bandung bisa membuat terobosan, dengan diskresi dari wali kota Bandung. Wali kota dapat membuat diskresi berupa program-program yang baik, yang bisa dikolaborasikan dengan berbagai stakeholder di Kota Bandung, untuk menolong masyarakat kita,” tegasnya. (*)
Discussion about this post