KOTA BANDUNG,- Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan Rafael Situmorang menyampaikan bahwa DPRD Jabar tengah melakukan pembahasan terkait kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).
Hal tersebut diungkapkan Rafael menyusul maraknya aspirasi dan unjuk rasa dari masyarakat bermunculan terkait kebijakan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pusat.
“Ada beberapa hal yang harus berubah kan termasuk adanya kebijakan kenaikan harga BBM, di mana ada bantuan untuk masyarakat yang nominalnya dalam bahasan masih sekitar Rp 50 miliar dari APBD provinsi untuk anggaran perubahan,” katanya.
Ketika akhir-akhir ini sering adanya aksi unras di depan Gedung DPRD Jabar di Jalan Diponegoro oleh elemen mahasiswa maupun buruh, Rafael menanggapinya dengan santai dan mengaku sangat memahami apa yang dilakukan elemen masyarakat yang berunjuk rasa tersebut.
“Ya kami paham urusan BBM dari sisi rakyat tentu ini sangatlah berat. Tapi, pemerintah pun tak tinggal diam dengan memberikan BLT yang setidaknya cukup untuk membantu. Sebab, kami sadari suatu saat nanti energi fosil akan habis,” pungkas Rafael. (adv)
