PORTALJABAR,- Aparatur sipil negara (ASN) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, khususnya terkait ideologi Pancasila.
Selain menjadi mesin utama dalam jalannya pemerintahan, abdi negara juga berjumlah banyak, sehingga memiliki dampak yang besar terhadap terjaganya nilai-nilai bernegara.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengatakan, pascareformasi masyarakat tidak pernah lagi mendapat pemahaman-pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi negara.
“Harus diakui, sejak reformasi, soal-soal kenegaraan kita abai. Soal Pancasila dan lain-lain. Sudah 20 tahun, tak pernah ada lagi negara hadir dalam konsolidasi ideologi ke masyarakat,” paparnya.
Hal ini, tambah dia, berdampak terhadap munculnya kasus-kasus yang tidak mencerminkan sikap saling menghormati perbedaan terutama saat kontestasi politik berlangsung.
“Kita bisa melihat saat kontestasi politik praktis, semua muncul. Medium menggunakan perbedaan sangat rawan,” katanya.
Oleh karena Itu, Bedi memastikan negara harus bergerak cepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai berbangsa dan bernegara.
“Salah satunya ASN sebagai ring pertama,” katanya.
Menurut dia, ASN merupakan warga yang berkarir dan mendapat peran strategis dalam keberlangsungan negara.
Sebab, ASN bisa masuk ke dalam sistem negara seperti pendidikan, keuangan, dan sektor lainnya.
“Kalau dia berbeda dalam menerapkan nilai-nilai bernegara, dia bahaya,” katanya seraya menyebut di Jawa Barat terdapat 50 ribu ASN yang menjadi unsur penting dalam menjaga keberlangsungan negara.
Oleh karena itu, Bedi meminta pemerintah baik pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memberikan pembinaan terhadap ASN.
“Di Jawa Barat, saya berharap Kesbangpol jadi leading sector untuk kelestarian ideologi di negara kita. Di lingkungan pemerintahan dulu,” katanya.
Terlebih, lanjut Bedi, saat dilantik, ASN mengucap sumpah setia kepasa Pancasila.
“Jadi tidak menyalahi kalau kita concern ke ideologi negara kita. Jangan saat terjadi kontestasi politik praktis, perbedaan masuk menjadi komoditas politik praktis,” katanya. (adv)
