KOTA BANDUNG,- Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memberikan stimulus anggaran untuk program data presisi di pedesaan.
Menurut Bedi pembangunan desa khususnya di Jawa Barat harus didukung dengan data presisi yang merupakan penggabungan antara data spasial dan numerik.
“Data Desa Presisi sangat penting untuk menghadirkan data akurat bagi Indonesia. Efisiensi data yang akurat itu datang dari desa. Inovasi dari Data Desa Presisi itu inovasi metodologi yang tidak hanya bersifat numerik atau angka, namun juga data spasial yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi,” kata Bedi saat menyampaikan hasil reses masa susulan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat baru-baru ini.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, gagasan desa presisi berawal dari kesimpangsiuran data yang terus menimbulkan polemik. Ketidakakuratan data, kata dia, dapat menyebabkan gagalnya pembangunan.
Ia mengutarakan, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang membutuhkan sebuah data dan data yang akurat penting untuk membangun kebijakan pembangunan daerah.
“Provinsi Jabar memiliki 5312 desa atau bisa dikatakan desa besar, maka desa memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan
Program data presisi ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan pemekaran desa di masa yang akan datang,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut Bedi mengatakan bahwa Komisi I telah menerima audiensi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia(Apdesi) Jawa Barat terkait permasalahan yang dihadapi desa.
Menurutnya, Apdesi Jabar menyampaikan aspirasi bahwa berdasarkan keterangan para kepala desa, mereka membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur jalan desa.
Karena, imbuh Bedi, selama 2 tahun masa pandemi covid tidak ada kucuran dana desa, baik dari pusat atau provinsi lantaran dialihakan untuk program bantuan sosial.
“Pemerintah Desa sangat mengapresiasi bahwa di Indonesia hanya di Pemprov Jabar saja ada bantuan provinsi (banprov) untuk desa sebesar Rp. 130 juta. Namun demikian alokasi untuk pembangunan infrastruktur masih sangat kurang, karena mengingat begitu banyak item yang menjadi alokasi dana desa dari jumlah Rp. 130 juta tersebut,” papar Bedi dalam rapat paripurna yang juga dihadiri Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Sekretaris Apdesi Pusat Anwar Sadat dan Ketua Apdesi Jabar Dede Suhendar.
Ia menambahkan, keinginan Apdesi adalah agar desa memiliki keleluasaan dalam melakukan alokasi anggarannya karena setiap desa memiliki kebutuhan yang beragam.
Oleh karena itu, imbuhnya, Apdesi meminta agar disesuaikan dengan kebutuhan objektifnya, terlebih beberapa desa masih memerlukan renovasi kantor desa dan sarana olahraga desa.
Terkait dengan alokasi anggaran, sambung Bedi, pemerintahan desa meminta supaya alokasi untuk pembangunan infrastruktur jalan desa diberlakukan kembali sehubungan dengan banyaknya jalan yang rusak, termasuk permohonan dana desa selain Banprov.
“Mereka akan bersyukur bila ada peningkatan dari Rp.130 juta menjadi Rp. 200 juta pertahun secara flat. Bila ini dapat dicapai maka desa akan memiliki keleluasaan untuk membangun infrastruktur, mengingat selama 2 tahun masa pandemi tidak ada perbaikan sarana infrastruktur jalan desa. Sudah banyak sekali jalan desa yang mengalami kerusakan,” beber Bedi.
Selain itu, Bedi juga mengungkapkan soal aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk desa yang sering bermasalah. Sehingga, kata dia, memerlukan pelatihan khusus bagi perangkat desa
“Karena di beberapa desa permohonan melalui aplikasi desa terdapat kendala karena perangkat desa belum dilatih misalnya oleh Bappeda kabupaten/kotanya, sehingga banyak aspirasi yang disampaikan melalui aplikasi SIPD tertolak,” tandas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat X yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Kuningan ini. (adv)
