CIREBON,- Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengungkapkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi berkaitan erat dengan Program Tapal Desa atau Ketahanan Pangan Digital Desa yang merupakan inovasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Barat.
Terlebih, pusat distribusi akan menjadi bagian dari strategi untuk mengendalikan ketersediaan dan harga bahan pangan hingga pengendalian inflasi di wilayah Jawa Barat.
“Program Tapal Desa bertujuan menciptakan ketahanan pangan di tingkat desa dengan membangun “leuit” atau lumbung padi. Jadi pembangunan ketahanan pangan berbasis pemerintah desa,” kata Bedi.
Bedi mengatakan masing – masing desa akan punya satu “leuit” yang akan menyimpan pangan hasil panen sebagai persediaan. Ketika krisis pangan datang, seperti yang saat ini banyak dikhawatirkan banyak orang akibat situasi global, “leuit” dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga desa.
“Ditengah ancaman resesi dan krisis pangan yang mulai menghantui sejumlah negara di dunia, pelibatan masyarakat desa dalam program ketahanan pangan sangat dibutuhkan,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Bedi menyebut Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah penyangga ibukota bisa dikatakan sebuah desa besar karena memilik 5311 desa.
Karenanya, imbuh dia, desa memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan.
“Pentingnya pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Karena membangun Indonesia subtansinya adalah membangun pedesaan,” tandasnya. (adv)
