PORTALJABAR,- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman meminta agar OPD harus memastikan anggaran pokok (fixcost) sebelum merencanakan kegiatan.
Jangan sampai, kata Bedi, ada OPD tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan utama akibat adanya pengurangan anggaran.
“Seperti misalnya gaji karyawan, honorer disaat situasi seperti ini justru malah diberhentikan. Itu tidak bijak, dan dampaknya nanti terhadap pelayanan. Sehingga penyerapan anggaran pun tidak tercapai,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Ia juga memandangpembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 tidak berpihak pada pelayanan publik.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta agar perencanaan anggaran secara keseluruhan pada masing-masing OPD harus sesuai dengan struktur anggaran dan proporsional.
“Perencanaan penganggaran ini harusnya berpihak pada pelayanan publik. Harusnya dengan anggaran yang minim akibat pengurangan pendapatan bahwa target utama dari kinerja pemerintahan bisa tercapai,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Ciamis – Banjar – Pangandaran dan Kuningan ini. (adv)
