PORTALJABAR,- DPRD Provinsi Jawa Barat mengusulkan perda inisiatif tentang pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.
Usulan merupakan langkah awal antisipasi, dimana muatannya menjadi payung bagi Kesbangpol dan stakeholder terkait untuk menjalin kerjasama dalam mengakses program dan sebagainya baik bersifat horisontal maupun secara vertikal.
“Misalnya lintas dinas untuk ASN guru-guru dengan Dinas Pendidikan. Secara praktis sesungguhnya sudah dilakukan dan DPRD akan menyediakan payung hukumnya melalui perda inisiatif tersebut,” kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman.
Contoh lainnya, kata Bedi, ialah Deradikalisasi di lingkungan ASN dengan BKD, BPSDM dan Biro Organisasi. Juga pentahelix dengan lembaga vertikal seperti pertahanan dan keamanan.
“Ada juga Kodam, Polda atau lembaga yang terkait dengan kesatuan bangsa,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Tak hanya itu, kata dia, kalangan kampus termasuk pesantren dan pegiat ekonomi juga menjadi target. Hal ini, kata dia, karena stabilitas politik sedikit banyaknya mempengaruhi perkembangan ekonomi.
“Itu akan menjadi legitimasi dimana kebijakan ini sudah lebih dahulu diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam hal ini, DPRD akan mengaplikasikan dengan adanya penguatan dibidang teknologi informasi,” ujar Bedi.
Bedi menambahkan, kekuatan dunia maya saat ini sangat luar biasa. Bahkan bisa juga berdampak pada kesatuan bangsa dengan propaganda politik yang bersifat radikal.
“Kami akan meniru yang baik dari DIY yang sudah disahkan gubernur dan DPRD Yogyakarta. Bedanya kita akan memperbaiki dan menitikberatkan pada sektor teknologi informasinya juga. Karena interaksi yang paling besar terjadi di dunia maya termasuk ancaman kesatuan bangsa. Sehingga Diskominfo memiliki piranti imunitas gangguan kesatuan bangsa,” tandasnya. (adv)
