PORTALJABAR,- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang berharap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat dan KPID mampu melawan kapitalisme penyiaran dan kepentingan korporasi di bidang penyiaran.
Menurut Rafael, pernyataannya ini didasarkan pada kenyataan bahwa sampai hari ini kondisi penyiaran belum baik. Masih ada tayangan gosip, kepo, yang justru disenangi pemirsa.
“Lembaga penyiaran tidak boleh tunduk pada selera publik agar keberadaban kita meningkat. Kita memang perlu mengedukasi publik. Tapi menyerahkan isi siaran kepada publik, tidak sepenuhnya benar. Karena itu intervensi negara melalui KPI harus dilakukan. Karena KPI punya wewenang mengatur penyiaran dan mengawasinya,” kata Rafael.
Ia mengaku saat ini tidak lagi mengikuti madzhab yang menyerahkan isi siaran kepada masyarakat, melainkan madzhab yang menyatakan kekuasaan harus bertindak mengaturnya.
Ia menambahkan DPRD mendukung langkah KPID Jawa Barat yang terus kritis dan tak mundur menghadapi penyalahgunaan frekuensi untuk kepentingan pribadi.
Tak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan ini mengaku prihatin ketika ada salah satu televisi lebih mementingkan bisnisnya saat ada kecelakaan pesawat di Babelan Bekasi, dan tidak meyiarkan breaking news.
“Tv tersebut terus aja nayangin perkawinan artis,” pungkasnya. (adv)
