CIANJUR,– Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten Cianjur,Dr. H Tom Maskun, turut merespons wacana penerapan wajib militer bagi siswa di Jawa Barat.
Wacana terkait penerapan wajib militer itu sempat dilontarkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yang disampaikan setelah pelantikan beberapa waktu lalu.
Mata pelajaran wajib militer tersebut bertujuan untuk pembentukan karakter bela negara, utamanya untuk pelajar yang terlibat perkelahian hingga geng motor. Teknisnya, Pemprov Jabar bisa berkolaborasi dengan Kodam maupun Polda di Jawa Barat.
Menurut Tom, bahwa kebijakan itu tidak bisa langsung dieksekusi begitu saja. Ia mencontohkan, Kurikulum Merdeka itu diterapkan sekitar 2022, padahal menteri penggagasnya telah dilantik sejak 2019.
Artinya, untuk mengeksekusi wacana itu butuh kajian yang cukup matang.
“Perlu dikaji dulu. Tidak serta merta diterapkan sebagai kebijakan lokal,” terangnya, Selasa (25/2/2025).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, jika ditelaah, masalah yang ingin dituntaskan dari gagasan itu adalah persoalan kenakalan remaja, mulai dari geng motor, hingga tawuran atau perkelahian.
Menurutnya, alternatif lain di luar wajib militer patut dipertimbangkan, misalnya penguatan karakter dan akhlak pelajar melalui pendidikan keagamaan.
“Seperti di lingkungan pesantren, pendidikan agama dan akhlak diberi porsi lebih. Itu untuk menguatkan karakter juga,” jelasnya.
Pihaknya sependapat berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat. Termasuk dalam membentuk karakter positif generasi muda.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rencana tegas untuk mengatasi masalah geng motor, balap liar, dan premanisme di wilayahnya.
Dedi menyebut, mereka yang terlibat dalam kegiatan negatif tersebut akan dikenakan wajib militer sebagai bagian dari upaya membentuk karakter bela negara.
“Saya juga ingin memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk memperkuat pembentukan karakter,” kata Dedi belum lama ini. (adv)
